BENGKALIS, GORIAU.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis, menggelar rapat paripurna penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Bupati Bengkalis dan pengesahan alat kelengkapan dewan yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdilah, Selasa (8/10).

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bengkalis H Suayatno, Wakil Ketua DPRD Hidayat Tagor Nasution, 24 anggota DPRD, Kepala SKPD dan bagian di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdilah mengatakan rapat paripurna yang dilaksanakan ini dalam rangka adanya perubahan beberapa nama fraksi dan susunan keanggotaanya dan hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengesahkan alat kelengkapan dewan yang baru.

Selanjutnya dikatakan Jamal perubahab nama tersebut diantaranya Fraksi Laksamana berubah nama menjadi Fraksi Gabungan Pembangunan dengan Ketua Misliadi dan Sekretaris Ali. Sedangkan untuk Fraksi Koalisi Reformasi juga berubah dengan Ketua H Heru Wahyudi dan Sekretaris Safro Maizal. Untuk Fraksi PDIP juga terjadi penambahan keanggotaan menjadi 9 orang yang diketuai Misran.

"Selain perubahan nama dan keanggotaan dalam alat kelengkapan dewan ini, kita juga berharap setelah penyampain 6 Ranperda nanti bisa dilakukan pembahasan RAPBD-P 2013 dan APBD tahun 2014," harap Jamal.

Sementara Wakil Bupati Bengkalis H Suayatno dalam sambutannya menyampaikan bahwa 6 Ranperda tersebut diantaranya. Ranperda Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015.

Selanjutnya Ranperda Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis, Ranperda Penyertaan Modal ke PT BUMI Siak Pusako, Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2033 dan terakhir Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

"Saya berharap hal-hal yang bersifat teknis terkait 6 ranperda yang telah disampaikan dapat dibahas lebih lanjut mendalam pada tingkat instansi sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Wakil Bupati.jfk