PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Bupati Rohul, Achmad, meminta agar petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset (DPPA) Rohul, mendata ulang nilai pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), jika tidak wajar, agar nilainya dinaikan. 

''Setelah PBB-PP diserahkan pengelolaannya otonomi ke kabupaten/kota 100 persen, kita harapkan agar data PBB-PP di Rohul bisa didata ulang kembali. Nantinya, bagi PBB yang dianggap tidak wajar, bisa diperbaharui dengan dinaikan,'' tegas Achmad, Selasa (4/11/2014).

Bupati Rohul mengharapkan, melalui sektor PBB-PP tersebut, nantinya bisa menjadi primadona dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya berdampak terhadap peningkatan pembangunan di Negeri Seribu Suluk.

''Melalui PBB, diharapkan pembangunan sarana-prasana jalan, pendidikan, kesehatan dan lainnya bisa meningkat. Sehingga dari sektor PBB-PP ini diharapkan bisa digenjot, sehingga PAD-nya bisa meningkat,'' himbau Bupati.

Petugas DPPKA Rohul, juga diharapkan Bupati, bisa mendata ulang seluruh wajib pajak khususnya untuk PBB-PP. Hal itu agar nantinya pengelolaan PBB-PP bisa lebih efektif dan baik, sehingga PAD di sektor itu juga meningkat.

Apalagi beberapa waktu lalu, adanya wacana Bupati Rohul, untuk PBB-PP nantinya dikelola BUMDes. Diharapkan, dengan pengelolaan BUMDes, maka memudahkan masyarakat membayar PBB-PP. Namun, seluruh data wajib PBB-PP di Rohul agar bisa diperbaharui dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi riil tanah, kebun dan bangunan yang ada.

''Sehingga nantinya, saya menginginkan, adanya laporan dari seluruh pegawai, baik pejabat maupun pegawai lainnya, terkait harta kekeyaan mereka. Sehingga nantinya, bisa disesuaikan nilai PBB-PP yang dikenakan agar PAD di Rohul meningkat dan berdampak meningkatnya pembanguan diberbagai sektor,'' harap Bupati lagi. (ram)