SELATPANJANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti mengancam akan membekukan atau mencabut izin produksi kilang sagu jika aktivitas pembuangan limbah masih dialirkan ke sungai maupun ke laut.

Ancaman ini dilakukan setelah adanya pergerakan aksi massa yang menuntut adanya aturan tentang penertiban limbah kilang sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu.

DLH menyatakan dari 101 unit kilang sagu yang beroperasi di Kepulauan Meranti, hanya 5 unit kilang saja yang mengolah limbah dengan baik. Selebihnya sistem pengelolaan limbah sangat buruk yang menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tercemar, dimana limbah hasil perasan pati sagu langsung dialirkan ke sungai dan laut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan (DLH) Kepulauan Meranti, Hendra Putra, melalui Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan, Syahrol SSi, Kamis (28/2/2019) menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan memberikan teguran keras terhadap puluhan kilang sagu ini.

DLH mengintruksikan, agar dalam waktu satu tahun puluhan kilang tersebut memperbaiki dan melakukan restrukturisasi sistem pengelolaan limbahnya. Jika tidak, maka izin operasionalnya akan dicabut.

Menurutnya, temuan pelanggaran oleh puluhan kilang tersebut, adalah hasil peninjauan yang dilakukan pada seluruh kilang sagu yang ada di Kepulauan Meranti.

Dari peninjauannya, banyak terdapat kesalahan dalam pengelolaan limbah. Baik itu pengelolaan limbah yang tidak baik, perawatan kolam limbah juga tidak ada, selain itu kolam limbah dibiarkan begitu saja. 

Ada empat item sanksi teguran yang akan diterapkan, yakni surat teguran tertulis, surat paksaan pemerintahan, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

"Keempat sanksi itu kita terapkan pertriwulan, jadi sanksi itu bertahap mulai dari surat ketentuan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional. Kita sudah menginstruksikan, agar perusahaan-perusahaan tersebut segera melakukan perbaikan. Jika tidak, maka kita akan berikan sanksi tegas,” ujar Syahrol.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya sudah melakukan pendampingan untuk membuat kolam IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah) bagi kilang sagu pada tahun 2016 lalu. Namun pihak kilang hanya sibuk membuat kolam saja, tanpa adanya pengelolaan di kolam tersebut.

Dimana banyak kolam penuh akibat penumpukan limbah bertahun-tahun, dan terjadi pendangkalan pada kolam limbah meluap dan kembali mengalir ke sungai.

"Kita sudah lakukan pendampingan bagi kilang untuk membuat kolam penampungan limbah, namun mereka tidak melakukan perawatan kolam tersebut, sehingga limbah kembali ke sungai," ungkapnya.

Untuk penanganan lebih lanjut, DLH juga sudah berkoordinasi dengan Provinsi untuk mengirimkan tenaga penegakan hukum yakni Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dalam melakukan pendampingan.

"Kita punya target kerja. Untuk tahun ini kita fokus untuk penangganan limbah sagu terlebih dahulu. Izin dua kilang sagu yang masuk tahun ini pun tidak kita tanggap," ungkapnya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti menanggapi hal ini. Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE MM mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti.

Basiran mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pencemaran lingkungan.

Ia menambahkan, dari kasat mata saat melakukan peninjauan, banyak kolam penampung limbah sudah terjadi pendangkalan dan tidak dikelola dengan baik.

"Pengelolaan limbah tidak maksimal, tentu ini harus menjadi perhatian perusahaan dan dinas terkait. Kami mendukung langkah apa yang dilakukan oleh DLH untuk membuat jera pihak kilang sagu," ungkapnya.***