BENGKALIS, GORIAU.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah diminta untuk melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Hal itu sebagai langkah antisipasi berbagai kemungkinan bencana dan penanganan yang akan dilakukan.

Penegasan itu disampaikan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh diwakili Staf Ahli H Zulfan Herri pada rapat koordinasi dan sosialisasi Penanggulangan dan Bencana Daerah, Senin (22/4/2013). Berdasarkan fakta yang terjadi selama ini, bencana yang kerap melanda Kabupaten Bengkalis dan Riau pada umumnya, adalah bencana kebakaran lahan dan hutan, bencana banjir maupun bencana akibat angin puting beliung.

Untuk itu perlu pemetaan daerah rawan bencana, terutama bencana kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. “Dalam upaya penanggulangan musibah bencana ini, pemerintah daerah dalam hal ini BPBD harus melakukan pemetaan kawasan rawan bencana sehingga ketika bencana itu datang, kita sudah siap siaga menanggulanginya,” pinta Zulfan.

Menjadi tugas pemerintah melalui BPBD untuk melakukan identifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko suatu bencana. Terlebih kata Zulfan, akhir-akhir ini semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi.

Ditambahkan mantan Kadis Kesehatan ini, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma penanggulangan bencana selama ini. Penanganan bencana tidak lagi melakukan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana sebagai respon dari perubahan paradigma penangulangan bencana dimana dalam ketentuan umumnya.

Dalam beberapa terakhir Kabupaten Bengkalis dihadapkan dengan bencana kebakaran lahan. Sejauh ini tim dari BPBD Damkar sudah bekerja keras memadamkan kebakaran tersebut.

''Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini, saya minta untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait maupun perusahaan yang memiliki Regu Pemadam Kebakaran (RPK) serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Karena koordinasi yang baik saat menanggulangi bencana yang diperlukan, sehingga mampu mengatasi segala persoalan yang hadapi secara maksimal,'' harap Zulfan.

Rakor dihadiri Biro Hukum BPBD Pusat, Yusuf Tarigan, Sekretaris BPBD Provinsi Riau Kaifi Asmi serta 80 orang peserta dari 8 kecamatan di Bengkalis yang terdiri dari unsur TNI, Polisi, FKPPI, Pemuda Pancasila, SAR, SKPD, Ormas dan Pemadam Kebarakan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bengkalis. (jfk)