BENGKALIS, GORIAU.COM - Sebagai pemungut dan pemotong pajak, bendahara di masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dituntut mampu dan menguasai tentang perpajakan. Selaku bendahara harus percaya diri dan jangan mau didikte oleh pihak manapun.

“Untuk itu mari kita tingkatkan pengetahuan dan kemampuan selaku bendahara sehingga kita tida mudah didikte pihak mampun. Pelatihan ini merupakan kesempatan untuk menambahkan pengetahuan mengenai perpajakan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan ini,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Asmaran Hasan diwakili Kabag Keuangan Setdakab Bengkalis H Azrafiany Rauf ketika membuka sosialisasi perpajakan di Hotel Marina, Selasa (18/12). 

Selaku Kabag Keuangan maupaun Bendahara Umum Daerah (BUD), Azrafiany menilai sosialisasi ini penting guna menjawab persoalan perpajakan yang sering menjadi bahan pertanyaan di kalangan bendahara.

“Sering selama ini saya dengar muncul pertanyaan dari bendahara terkait persoalan pajak. Misalnya soal bantuan hibah apakah kenak pajak atau tidak dan berbagai persoalan lainnya terkait paja ini. Melalui kesempatan sosialisasi ini manfaatkanlah untuk bertanya dengan narasumbernya yang kita datangkan dari Kantor Pajak Pratama Dumai,” ujar Azrafiany.

Ia menambahkan, merupakan suatu kerugian bagi bendahara yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan ini. Sementara bagi yang hadir tentu merupakan kesempatan untuk menambah ilmu dan bertanya tentang persoalan-persoalan perpajakan yang dihadapi selama ini.

Kegiatan sosialisasi ini seyogyanya diperuntukkan bagi 150 peserta, khusus bagi bendahara di masing-masing SKPD. Namun sampai kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka oleh Kabag Keuangan mewakili Sekda, hanya sekitar separuh yang hadir. Hal ini diperkirakan karena kesibukan bendahara di masing-masing SKPD mengingat banyaknya kegiatan yang harus dibayar menjelang tutup tahun anggaran. Adapun nara sumber berasal dari Kantor Pajak Kartama Dumai. 26 Desember

Pada kesempatan itu Kabag Keuangan Setdakab Bengkalis ini juga menyampaikan bahwa pengajuan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) paling lambat tanggal 26 Desember pukul 00.00 WIB. Sedangkan pemasukan SP2D ke Bank Riau paling lambat tanggal 28 Desember pukul 00.00 WIB.

“Di provinsi pengajuan penerbitan SPM terakhir tanggal 15 Desember. Sementara kita menimbang berbagai hal, termasuk serapan anggaran, akhirnya melalui rapat evaluasi dengan Bapak Bupati diputuskan tanggal 26 Desember pukul 00.00 WIB batas akhir pengajuan penerbitan SPM,” tegas Bendahara Umum Daerah ini. (jfk)