PEKANBARU -Pengamat Pemerintahan Riau, Tito Handoko S IP, M Si menilai sah-sah saja jika masyarakat Riau membandingkan Gubernur Riau dan Gubernur Sumatera Barat dalam membuat kebijakan soal mudik.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sumbar, Mahyeldi membolehkan masyarakatnya untuk melakukan mudik lokal, sementara Gubernur Riau, Syamsuar melarang masyarakatnya mudik lokal.

"Sah-sah saja jika dibandingkan, dan saya yakin Pemprov Sumbar pasti membuat kebijakan berbasiskan data dan kajian akademik sebelumnya. Kalau kebijakan di Riau ini, saya lihat tidak berdasarkan itu tadi. Dampaknya, ya kebijakan di Riau jadi tidak konsisten," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unri ini.

Kebijakan tidak konsisten ini disebut Tito karena Gubernur Riau plin-plan dalam mengumumkan persoalkan kebijakan mudik selama bulan Ramadhan.

"Kalau konsisten melarang, larang saja dari awal. Hampir lima kali Gubernur ngomong, beda semua. Terakhir dia melarang, akhirnya kan menjadi tidak baik di mata publik. Apalagi di masa penyekatan ini, seolah-olah tidak ada toleransi untuk masyarakat," tambahnya.

Jika saja Syamsuar bisa membaca data dan melakukan kajian akademik, Tito menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Riau akan masuk zona hijau atau kuning. Namun, Syamsuar lagi-lagi hanya membaca angka terkonfirmasi saja.

"Berkaca dari bulan per bulan, Riau kan selalu masuk 5 besar. mestinya kepala daerah bisa mengambil kebijakan yang mantap, jangan ragu-ragu. apalagi ini menyangkut mudik," tuturnya.

"Kalau dari awal pemerintah punya blueprint penanganan Covid-19, bisa saja kita sudah di zona hijau sekarang. Tapi kan Gubernur hanya mengimbau-imbau saja. Yang dilihat hanya angka membludak saja, tapi bagaimana penanganannya tidak dikaji," tutupnya.

Untuk sekedar informasi, Riau dan Sumatera Barat memiliki kedekatan sejak dari zaman dahulunya, dua provinsi ini pernah tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Bahkan saat ini, etnis Minangkabau cukup banyak yang berstatus sebagai warga Riau. ***