PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mengatakan warga yang berhak menerima bantuan sembako terdampak Covid-19 adalah mereka yang memang belum terdaftar sebagai penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Jadi masyarakat kita ini ada yang masuk ke data Kemensos sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19. Mereka ini semua dibantu melalui APBN dan tidak boleh lagi kita bantu,'' kata Juru Bicara Umum Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut di Pekanbaru, Senin (27/4/2020).

Ingot mengatakan, makanya ada data yang diajukan RT/RW tersebut tidak disetujui, sebab setelah divalidasi sesuai kriteria dan syarat pemberian bantuan Pemko Pekanbaru, dan atas dasar persetujuan Kemensos.

''Penerima sembako terdampak Covid-19 adalah, warga miskin di luar atau tidak mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT COVID-19 yang ditanggung secara langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial," katanya.

Makanya kata dia lagi, yang dibantu Pemko melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanya 15 ribu Kepala keluarga (KK).

Jika ditotalkan antara PKH, BPNT, BLT covid dan penerima BCP, lanjut dia, maka jumlah warga Pekanbaru yang sudah dan akan menerima bantuan terdampak COVID-19 baik dari pusat maupun daerah mencapai 51 ribu KK.

"Yang PKH, BPNT, BLT COVID-19 dengan jumlah sekitar 36 ribu KK dibantu pusat dan sisanya yang tidak terdaftar di bansos Kemensos ada 15 ribu KK dibantu Pemko menggunakan CBP dan APBD," kata Ingot.

Terkait adanya penolakan sejumlah RT/RW untuk membagikan bantuan sembako kepada warga miskin terdampak COVID-19, di wilayahnya dengan alasan tidak semua data yang diajukan diakomodir, Ingot mengatakan sejauh ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memang mendengar.

"Memang ada informasi penolakan dari RT, tapi belum bisa kita pastikan. Kita minta dulu sama camat dan lurah, laporannya seperti apa," kata dia.Bansos Ditolak

Sebelumnya diberitakan Goriau.com, Forum Komunikasi (FK) Ketua RT/RW Kelurahan Simpang Baru menolak bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, untuk warga yang terdampak virus corona.

Penolakan dilakukan karena data penerima bansos tersebut tidak sesuai dengan data yang diajukan pihak RT/RW.

Penolak itu ditegaskan Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi, yang didampingi Ketua LPM Abdurahman Pohan, Ketua FKPM Arman, Babinkamtibmas Bripka Febri Rosalin, Babinsa AM Tambunan, Lurah Simpang Baru dan seluruh ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Ahad (26/4).

Dijelaskan Sutomo, jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru sebanyak 2.500-an KK. Namun data penerima mendapatkan bantuan dari Pemko hanya sebanyak 261 KK.

Jika bansos itu dipaksakan hanya diberikan kepada 261 KK, kata Sutomo, dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat.

''Tentunya ketua RT dan ketua RW yang akan menjadi sasaran amuk warga yang kecewa karena tidak mendapatkan bansos,'' ujar Sutomo.

''Atas dasar itulah, kami seluruh ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru, yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru untuk menyatakan penolakan keras bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang kami ajukan. Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat,'' sambungnya.

Sementara itu, perwakilan dari tim Tagana saat audiensi menyatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan perangkat RT dan RW terkait jumlah penerima yang sangat sedikit tersebut.

''Kami di sini hanya bertugas untuk mendistribusikan bantuan saja. Terkait data penerima, itu kewenangan Dinas Sosial,'' jelasnya.

Audiensi yang dilakukan dalam aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut sempat ricuh. Sebab, perangkat RT dan RW sudah kesal sejak mendapatkan infomasi bahwa jumlah penerima bantuan tidak sesuai data yang mereka usulkan.

Usai audiensi, seluruh perangkat RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru langsung meninggalkan lokasi Kantor Lurah dan tetap komit tidak akan menerima bantuan untuk warga mereka yang jumlahnya tidak rasional.***