BENGKALIS-Wakil Bupati Bengkalis melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Pulau Bengkalis, Rabu (14/4/2021).

Akibat kelangkaan yang terjadi selama kurang lebih satu minggu itu, Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso memberikan teguran keras kepada perusahaan penyalur BBM di Negeri Junjungan.

“Bisnis iya tapi jangan main-main, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan di balik semua kejadian.  Pertamina tegas mengatakan tak mengurangi jatah minyak di Kabupaten Bengkalis. Mengapa BBM Langka?,” tanya Wabup saat melakukan pertemuan bersama perusahaan penyalur BBM.

Pertamina memang mempunyai keinginan mengalihkan BBM jenis premium ke pertalite namun di Bengkalis belum diterapkan. Hal itu ditanyakan Wabup Bagus Santoso langsung kepada Sekretaris Pertamina Pusat Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Wabup juga memerintahkan kepada Kadis Perdagangan dan Perindustrian untuk kordinasi dengan Pertamina mendapatkan data kongkrit jatah jumlah BBM untuk pasokan di Pulau Bengkalis.

"Silahkan Pak Indra cek ke Pertamina, apakaha jatah BBM diambil semua oleh SPBU atau memang terkendala. Nanti kita croscek kalau ternyata terambil semua berarti ada yang main-main dan kita serahkan ke satgas untuk menindaklanjuti" pesan wabup dengan tegas.

Terhadap pemilik perusahaan, Wabup menanyakan langsung kesanggupan untuk konsisten dalam pelayanan. "Terus terang banyak kolega  perusahaan antre siap masuk Bengkalis menggantikan posisi jika perusahaan yang diberikan izin usaha sekarang tidak sanggup," kata Wabup

Pemkab Bengkalis akan membuat surat kerjasama sekaligus surat peringatan (SP) kepada 6 SPBU jika  pada proses perjalanan tidak konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pulau Bengkalis mendapat jatah sebanyak 1335 kl premium dan 470 kl solar. Sementara untuk pertalite diberikan kebebasan untuk pihak perusahaan mengambilnya. Tidak ada alasan perusahaan mengatakan tidak ada BBM.

Ada  6 perusahaan penyalur BBM untuk pasokan Pulau Bengkalis, yakni PT Bumi Laksamana Jaya Desa Air  Putih dengan jumlah premium 300kl dan solar 50kl, PT Nurwati Maju Bersama Desa Wonosari premium 240 kl dan solar 100 kl, CV Bahtera Sentosa Jaya Desa Senggoro  premium 250 kl dan solar 40kl, PTD Surya Abadi Utama Desa Teluk Latak premium 160kl dan solar 70kl, Hendri Sukamto Halim Desa Selatbaru 210 kl dan solar 110 kl dan Agus Guritno Desa Teluk Pambang 175kl  dan solar 100kl.

Dengan jumlah tersebut, seharusnya persediaan BBM di Pulau Bengkalis aman, namun sejumlah perusahaan penyalur minyak mengatakan terdapat permasalahan dalam pengambilan dan pendistribusiannya.

“Kendala kami di lapangan saat ini mobil yang beroprasi hanya tiga dari lima yang  tersedia. Hal tersebut dikarenakan dua yang bermasalah di Polda,” ujar Edi, perwakilan PT Nurwati Maju Bersama.

Sementara Bagian ADM CV Bahtera Sentosa Jaya, Hartuti mengungkapkan dua kendala yang menyebabkan kelangkaan BBM di Pulau Bengkalis. “Pertama mobil kami baru direnovasi, kedua dalam depot keluhan supir tidak bisa masuk ke dalam. Jadi mereka masih antre di luar, jika masukpun SPBU lain didulukan sehingga mengalami keterlambatan tiba di Bengkalis,” ujar Hartuti.

Terkait laporan kendala 6 SPBU tersebut, ke depan Wabup Meminta realisasi penyalurkan dilaporkan ke Didagperin, penertiban jam oprasional serta kesepakatan kesanggupan setiap perusahaan dalam penyalur BBM.

Lalu Bagus Santoso menegaskan terhadap 6 perusahaan penyalur BBM di Pulau Bengkalis ini agar menyelesaikan permasalahnya. Sehingga sore ini minyak di Pulau Bengkalis sudah tesedia.

“Kami Pemkab Bengkalis tidak ingin ini besok masih terjadi. Jika ini masih terjadi kami akan mengambil langkah yang tegas terhadap pengelola,” kata Bagus.

Kemudian orang nomor dua di Negeri Junjungan ini meminta Satgas terus memantau perkembangan kelangkaan BBM.

“Mari kita kawal dan pantau bersama jika ada indikasi permainan dan penyimpangan.  maka kita sepakat dengan satgas untuk ditangkap. Kita tegas supaya negeri stabil dalam segala bidang. Jangan ada yang main-main, buat masyarakat tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Bagus.

Sementara Kepala Disdagperin Indra Gunawan juga berpesan kepada SPBU untuk tidak membenarkan pengambilan minyak menggunakan drum oleh masyarakat selain untuk pertanian.

“Penggunaan drum tidak dibenarkan. Ini hanya digunakan untuk para petani, yang itu menggunakan rekom desa atau dinas pertanian,” ujar Indra Gunawan.***