BENGKALIS- PT Berkat Karya Laris (BKL) yang bergerak di bidang costumer goods, diadukan pekerjanya karena membayar gaji di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Bengkalis ke UPTD Disnakertrans Bengkalis. Pihak perusahaan juga tidak mengikutsertakan 7 pekerja berstatus kontrak itu ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh pekerja itu diantaranya driver (supir), pergudangan dan helper. "Kita mengadukan soal UMK, kemudian keselamatan kami bekerja, BPJS Ketenagakerjaan yang tidak kami miliki. Kami minta Disnakertrans mengambil langkah terkait nasib kami sebagai pekerja di PT Berkat Karya Laris," ujar Abdul Azis mewakili salah seorang pekerja, Sabtu (11/11/2017).

Ia bersama rekan-rekannya berharap pihak Disnakertrans Bengkalis bisa menindaklanjuti laporan yang telah mereka sampai pada Kamis lalu (9/11/2017) itu. Apalagi sampai hari ini status kontrak kerja di PT BKL hanya berbentuk rekrutmen dan menerima gaji kisaran Rp1.300.000 sampai dengan Rp 1.500.000 per bulan.

"Gaji memang setiap bulan diterima antara Rp1.300.000 sampai Rp 1.500.000. Jika mengacu pada UMK Bengkalis 2017, jelas masih di bawah UMK. Kami juga tidak diikutsertakan BPSJ Ketenagakerjaan,'' jelasnya.

Terpisah, Kepala UPTD Disnakertran Bengkalis, Rohani mengatakan, pihaknya masih mempelajari pengaduan tersebut. Pihaknya telah memanggil manajemen PT BKL yang langsung dihadiri pimpinan perusahaan, Herman Widjaja.

"Kita sudah memanggil dan pertemukan manajemen atau pimpinan perusahaan dengan pekerja. Namun kita belum bisa putuskan kelanjutannya, karena masih dalam upaya mediasi,'' terangnya.

Terpisah, manajemen PT BKL Herman Widjaja menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke Disnakertrans. Menurutnya, para pekerja yang mengadukan itu statusnya merupakan pekerja kontrak, ada yang kontrak kerja 1 tahun, 8 bulan dan 3 bulan.

Penjelasan ini sambung Herman, sudah disampaikan ke Disnakertran, bahkan manajemen siap memberikan data kontrak kerjanya ke Disnakertran. Pengaduan mereka soal gaji tak sesuai UMK, harusnya dibicarakan secara baik-baik bahkan mereka sudah tidak masuk kerja.

"Karena selama ini di luar dari karyawan kontrak, PT BKL juga memiliki karyawan tetap, semua gaji karyawan tetap sudah standar UMK, bahkan sudah memiliki BPJS Ketenagkerjaan dan ada gajinya yang mencapai Rp 4 jutaan,'' ungkapnya.

"Pekerja bagi saya adalah aset yang berharga. Tapi harus ikut aturan, jangan bekerja sesuka hati, apalagi sudah tidak masuk kerja sejak masalah ini," tambah Herman.

Disinggung soal upaya mediasi, Herman Widjaja mengaku sudah dilakukan oleh UPTD Disnakertrans. Bahkan Disnakertrans juga minta data kontrak kerja mereka dan pihaknya siap memberikan.

''Kita serahkan ke Disnakertran, jika pun ingin putus kontrak kita siap putuskan kontrak kerja mereka. Selama ini kami dari manajemen terbuka serta berkomunikasi baik dengan rekan media serta Disnakertrans. Saya siap hadir kapan pun jika dipanggil,'' tegasnya. *** #BENGKALIS