DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dumai, Riau, berinovasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meningkatkan layanan publik, yaitu membayar pajak dan retribusi hanya 1 jam.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Dumai, Marjoko Santoso kepada GoRiau.com. Layanan tersebut sudah berjalan pada awal Agustus 2017, dimana wajib pajak tidak perlu menunggu hingga berhari-hari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

"Tujuan adanya layanan ini agar wajib pajak semakin taat untuk membayar pajak. Karena wajib pajak setiap bulan atau tahun, wajib membayar pajak," ujarnya, Jumat (11/8/2017).

Wajib pajak yang harus taat membayar pajak, lanjutnya, seperti Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Air Bawah Tanah, dan Penerangan Jalan non PLN. Sementara pajak yang wajib dibayarkan wajib pajak setiap tahunnya, yaitu pajak reklame dan izin gangguan.

"Jika wajib pajak membayar tepat waktu, tidak akan ada penunggak pajak. Untuk itu, dengan layanan 1 jam ini bertujuan meminimalisir penunggak pajak. Setelah wajib pajak melaporkan omsetnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hanya 1 jam selesai," bebernya.

Dijelaskannya, ada 11 jenis pajak yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, yaitu Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral buka Logan dan Batuan, Parkir, Ait Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanas dan Bangunan (BPHTB).

"Pajak-pajak inilah yang harus digali, agar pengusaha yang ada di Dumai amanah untuk membayar pajak kepada Pemerintah Kota Dumai, sebagai PAD," jelasnya. ***

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), merupajan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.