SELATPANJANG - Banyak data ganda di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diadakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain Jamkesda, ada juga Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang bisa dipergunakan untuk berobat, baik itu untuk rawat jalan, maupun rawat inap.

Namun sangat disayangkan, meskipun pengurusan SKTM di bagian Kesejahteraan Rakyat di Bagian Sekretariat Daerah didapatkan dengan prosedur yang mudah dan pelayanan yang baik, ternyata menimbulkan kerugian bagi RSUD Kepulauan Meranti.

Dimana pasien yang awalnya terdaftar di BPJS Kesehatan malah mengurus SKTM untuk berobat, tanpa mengecek kembali apakah BPJS tersebut masih aktif atau tidak.

"Kebanyakan pasien yang berobat dengan menggunakan SKTM itu masih aktif tercatat sebagai anggota BPJS, kami tidak tahu apakah itu tidak dipakai lagi atau tidak dibayarkan. Biasanya masih tercatat jika tidak dinonaktifkan dan dihitung tunggakan. Itu muncul ketika dilakukan pendaftaran dan dicek melalui aplikasi Vclaim, datanya ganda," kata Plt Direktur RSUD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko MT beberapa waktu lalu.

Terhadap hal tersebut, RSUD terpaksa harus menanggung resiko merugi diakibatkan adanya data pasien berobat yang ganda, sehingga biaya pengobatan tidak bisa diklaim ke Dinas Kesehatan.

"Sebenarnya ketika dicek diaplikasi Vclaim itu sudah ketahuan, mana data ganda mana yang tidak, sistem nya sudah begitu, namun kami tidak bisa menolaknya dan pasien tetap dilayani karena kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Namun hal ini menjadi resiko buat kami, dimana akibat banyaknya data ganda tersebut, pembiayaan berobatnya tidak bisa dilakukan pengklaiman. Meruginya bisa hampir ratusan juta," ungkap Fajar.

Kedepannya Plt Direktur RSUD itu berharap Pemkab melalui bagian pengurusan SKTM memperketat penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk berobat. Tujuannya agar program jaminan kesehatan daerah lebih tepat sasaran.

"Selama ini pengurusan SKTM mulai dari tingkat desa, kecamatan dan di bagian Kesra masih loss. Kedepannya kami harapkan ada semacam kroscek dan didata agar tidak terjadi data ganda," ujarnya.***