PEKANBARU, GORIAU.COM - Warga Pekanbaru menilai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tebang pilih dalam hal penertiban bangunan gedung yang menyalahi aturan. Dimana, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya berani mengeksekusi kost 70 pintu, sementara apartemen 17 lantai The Peak di Jalan A. Yani dibiarkan.

"Satpol PP cuma berani sama rakyat kecil, seperti pedagang kaki lima. Sementara, kalau pengusaha besar pasti mereka tak punya nyali," ujar Risky, salah seorang mahasiswa Perguruan Tinggi di Pekanbaru kepada GoRiau.com, Jumat (23/5/2014) malam.

Kalau sama rakyat kecil, lanjut Risky, Satpol PP siap untuk kejar-kejaran dan terkadang, rakyat kecil diperlakukan seperti seorang kriminal. Padahal, mereka hanya mencari nafkah untuk penyambung hidup. "Nah, coba kalau sama pemilik The Peak itu, Satpol PP kehilangan taji," katanya.

Kekesalan juga disampaikan Rina, mahasiswa Universitas Riau. Dimana, Walikota Pekanbaru perlu mengevaluasi jajaran Satpol PP. Sebab, Rina menilai Satpol PP terlalu arogan dalam bertindak. "Kalau rakyat kecil, kadang ditendang sama mereka," katanya.

"Sejauh ini, Satpol PP memang hanya berani sama rakyat kecil. Sebab, rakyat kecil tak mampu memberi mereka upeti. Beda halnya dengan pemilik The Peak, setorannya pasti jelas dong," urainya.

Rina menuding, adanya 'permainan' antara pemilik The Peak dan Satpol PP Pekanbaru. Sehingga, sampai saat ini apartemen itu tidak pernah sedikitpun tersentuh. Padahal, dari lokasi bangunan sangat dekat dengan jalan. Bahkan, tak tampak mana garis sepadan antara jalan dan bangunan.

"Dari fisiknya saja, ini sudah tampak melanggar izinnya. Dan yang menjadi pertanyaan besar, kenapa tidak ditindak?" kata Rina.

Senada dengan Risky, Ujang warga tampan menilai keberadaan Satpol PP di Pekanbaru hanya membuat keresahan. Apa yang dikerjakan lebih banyak menimbulkan mudhorat dibandingkan manfaat. "Contohnya, PKL digusur. Mereka diburu dan dihalau. Akibatnya, dagangan mereka tak laku, susah untuk memenuhi kebutuhan," tutur Ujang.

"Kalau yang besar-besar seperti The Peak mereka biarkan saja. Kalau seperti ini, lebih baik tak ada Satpol PP, yang ada sekarang harus dibubarkan. Menguras uang negara saja," kesal Ujang.

Sementara itu, Plt. Kasatpol PP Pekanbaru, Azharisman Rozie belum bisa dihubungi. Nomor telpon Rozie dari sore hingga berita ini diterbitkan tidak aktif.(san)