JAKARTA - Fenomena masuknya pemodal besar ke dalam partai politik bukanlah hal yang baru. Mereka kerap masuk dengan cara membantu kandidat calon ketua umum yang berlaga dalam Munas, Muktamar atau Kongres Parpol yang terbuka.

Dan menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet itu, hal ini adalah biasa. Sah-sah saja. "Namun, kita semua juga harus mewaspadai jika ternyata ada agenda tersembunyi di balik bantuan yang diberikan oleh para para pemodal yang kadang membawa kepentingan asing tersebut," ujar Bamsoet, Kamis (20/2/2020).

Untuk itu kata Dia, setiap partai politik dan para elit nya harus memiliki pemahaman ideologi Pancasila yang jelas agar partai politik tidak terkontaminasi dengan kepentingan asing maupun kepentingan para pemilik modal.

"Tanpa terus menerus kita tanamkan kecintaan kita pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD NRI 1945 (PBNU) pada setiap elit parpol dan generasi penerusnya, maka dengan Sistem Demokrasi yang sangat liberal (terbuka) pada saat ini, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keutuhan bangsa," tukasnya.

Masuknya para pemodal atau kepentingan asing kata Dia, bisa saja berdampak pada penentuan kebijakan ekonomi dan politik Indonesia. "Ini sebenarnya warning dari saya dalam melihat sistem demokrasi kita yang sangat berbiaya tinggi. Dimana hanya orang-orang berkantung tebal yang memiliki peluang menjadi pejabat publik, sebagai ekses merebaknya politik uang mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota, gubernur, Pileg hingga Pilpres," tukasnya.

Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin sambung Bamsoet, dalam kurun waktu 20 atau 30 tahun mendatang, para pemodal besar dan kepentingan asing melalui para tokoh dan elit parpol dapat sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang akan lahir, naik di legislatifvmaupun di eksekutif untuk kepentingannya.

"Mungkin saat ini masih belum terlihat parpol yang terkontaminasi oleh kepentingan pemodal asing. Saya juga yakin para pemimpin parpol, para elit parpol dan politisi di Indonesia saat ini masih mampu berpikir jernih dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 untuk tidak menggadaikan kedaulatan NKRI hanya demi syahwat politik sesaat," tegasnya.***