BAGANSIAPIAPI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (27/11/2025) bersilaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk membahas rencana kerja sama dan pendampingan hukum. Ketua Baznas Rohil, Jefrizal, Shi MM didampingi Wakil Ketua I, Junaidi SE, Wakil Ketua II, Ramli, Mpdi, Wakil Ketua III dan IV, Syafi’i Zais SE, Kepala Pelaksana Baznas, Uhari SSos SE, serta Satuan Audit Internal, Tarmizi MT.

Rombongan Baznas disambut Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Chaidir SH MH, bersama Kasi Datun, Wirawan Prabowo SH MH, dan Nadini Cista SH. Pertemuan berlangsung hangat di Kompleks Perkantoran Pemkab Rohil.

Ketua Baznas Rohil, Jefrizal Shi MM menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus mempersiapkan rencana nota kesepahaman terkait pendampingan hukum. "Hari ini kami bersilaturahmi dan meminta saran serta petunjuk untuk mempersiapkan pendampingan dan MoU antara Baznas Rohil dengan Kejari Rohil," ujarnya.

Ia menilai pendampingan hukum sangat penting mengingat Baznas Rohil mengelola dana zakat yang memerlukan tata kelola transparan dan akuntabel. "Pendampingan ini perlu agar kinerja dan integritas meningkat, tidak tersalah jalan, dan ada tempat untuk meminta masukan," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Jefrizal memaparkan isi Perda Rohil Tahun 2019 tentang Baznas Rohil. Ia menjelaskan bahwa Baznas Rohil menghimpun dana zakat dari ASN dan masyarakat wajib zakat, kemudian menyalurkannya berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang mencakup lima program seperti Rohil Cerdas, Rohil Peduli, dan Rohil Makmur.

Penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan dari UPZ kecamatan dan ditransfer melalui rekening penerima, bukan tunai. "Setiap penyaluran dilengkapi bukti rekening koran, dan penerima dipastikan bukan dari kalangan mampu setelah melalui survei dan seleksi ketat," urainya.

Kepala Kejari Rohil, Chaidir SH MH menyambut baik rencana kerja sama tersebut. "Ajukan surat permohonan untuk pendampingan dan MoU. Ini hal yang baik, kita pelajari dulu, dan pada dasarnya kita siap," katanya.

Chaidir menegaskan pentingnya kriteria yang ketat dan transparan dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, Baznas Rohil harus mengacu pada regulasi terkait pengelolaan dana umat. "Pedomaninya Undang-Undang dan aturan. Jika ada yang meminta informasi, berikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun tidak semua informasi bisa diberikan begitu saja dan harus mengikuti aturan," tegasnya.

Ia meminta Kasi Datun, Wirawan Prabowo SH MH dan Nadini Cista SH menindaklanjuti pembahasan MoU tersebut. MoU nantinya mencakup pendampingan dan bantuan hukum terkait ancaman, gangguan, serta penyusunan pertimbangan hukum guna mencegah penyimpangan dalam tata kelola zakat.

Kasi Datun Kejari Rohil menyatakan kesiapan untuk membahas ruang lingkup kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Baznas Rohil agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. ***