PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Money Politik yang fokus memantau adanya potensi kecurangan berupa politik uang agar memilih salah satu pasangan calon (Paslon) yang ikut dalam Pilkada 2018 resmi dikerahkan, Minggu (24/6/2018) sore.

Satgas Money Politik tersebut terdiri dari pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum, red), Polda Riau, Kejaksaan Tinggi hingga pengadilan. Tim gabungan ini dilepas setelah digelarnya apel di halaman Mapolda Riau, Minggu sore.

"Ini lounching operasionalisasi dari Bawaslu dalam rangka penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), terutama menyangkut pencegahan dan pengawasan adanya Money Politik," tutur Kapolda Riau Irjen Nandang usai pelepasan Satgas.

Tugas Satgas tersebut diantaranya berpatroli ke tempat-tempat yang berpotensi terjadinya praktik politik uang. "Ini sebagai upaya pencegahan, dan tugas lainnya nanti berupa pemeriksaan, termasuk kendaraan yang dicurigai membawa barang atau sesuatu yang digunakan untuk memengaruhi masyarakat memilih Paslon," tegasnya.

Irjen Nandang yang didampingi Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan melanjutkan, ini merupakan bentuk sinergitas dari berbagai stake holder untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 yang bersih dan aman dari berbagai potensi gangguan.

Jenderal bintang dua ini pun menekankan, agar jangan sampai ada yang terlibat Money Politik, karena sanksi pidana bakal menanti. "Baik kepada sipemberi maupun yang menerima. "Ancaman hukumannya tiga tahun maksimal dan denda Rp200 juta," imbau Kapolda Riau.

Satgas Money Politik ini akan bekerja penuh hingga hari pemilihan suara nanti, tepat pada 27 Juni 2018. "Ini berlaku untuk Riau, termasuk ke daerah-daerah, bahkan kalau perlu ke tingkat RT. Mereka akan bekerja sampai pagi hari pencoblosan," pungkas Nandang. ***