JAKARTA – Anggota DPR berinisial DK dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan melakukan pencabulan. Pencabulan tersebut diduga dilakukan DK di tiga kota.

Dikutip dari Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anggota DPR tersebut.

Berdasarkan surat undangan dari Dittipidum Bareskrim Polri kepada pelapor pada 14 Juli 2022, dituliskan bahwa DK diduga melakukan pencabulan di wilayah Jakarta; Semarang, Jawa Tengah; dan Lamongan, Jawa Timur.

Surat pemanggilan itu didasarkan Laporan Informasi (LI) Nomor: LI/35/VI/2022/Subdit V, tanggal 15 Juni 2022 dan surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum, tanggal 24 Juni 2022.

Dalam surat undangan itu, terlapor DK diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, pemanggilan yang dilayangkan penyidik Dittipidum ke pelapor ditujukan untuk meminta klarifikasi.

''Kasus DK, saat ini penyidik telah mengundang pelapor untuk klarifikasi,'' kata Nurul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2022)

Nurul mengatakan, panggilan terhadap pelapor DK dijadwalkan pada hari ini. Kendati demikian, menurut Nurul, pelapor masih belum hadir untuk menjalani pemeriksaan.

''Jadi kasus DK hari ini jadwal panggilaan untuk klarifikasi terhadap pelapor tetapi untuk pelapor belum hadir,'' ucap dia.

Demokrat Akan Panggil

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Agung Budi Santoso menyatakan, pihaknya akan memanggil kadernya yang berinisial DK atas pelaporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencabulan.

''Nanti pimpinan fraksi yang akan memanggil (DK),'' kata Agung kepada wartawan, Kamis (14/7), seperti dikutip dari jpnn.com.

Agung menyatakan, dirinya baru mendengar adanya kabar tersebut dari pemberitaan yang beredar di media sosial. Sehingga hal ini perlu diklarifikasi langsung.

''Saya baru tahu hari ini dari berita yang beredar,'' tegas Agung.

Sementara, Wakil Ketua MKD Habiburrokhman menegaskan, apabila kasus dugaan pencabulan itu benar adanya dan dilaporkan ke MKD maka pihaknya akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

''Jika benar diadukan ke MKD, maka kami akan memperlakukan aduan tersebut sesuai Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Beracara MKD,'' ujar Habiburrokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Beracara MKD tersebut, MKD akan mengecek terlebih dahulu pemenuhan syarat formil aduan.

''Jika terbukti maka kami akan rapat untuk menentukan jadwal pemanggilan pengadu, teradu dan para saksi,'' ucap Habiburokhman.

Habiburrokhman memastikan, MKD tidak akan membeda-bedakan setiap laporan yang masuk ke MKD DPR RI. ''Kami pastikan semua prosedur dijalankan,'' pungkasnya.***