PEKANBARU – Defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 triliun membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus melakukan efisiensi dengan memangkas sejumlah program di organisasi perangkat daerah (OPD). Program yang dinilai tidak terlalu penting bahkan dihapus. Namun, dalam KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2025, justru muncul alokasi anggaran untuk lembaga vertikal.

Beberapa pos anggaran tersebut antara lain pembangunan hanggar dan heliped di Mapolda Riau senilai lebih dari Rp1,8 miliar dengan biaya pengawasan sekitar Rp96 juta. Selain itu, terdapat anggaran rehabilitasi gedung barang bukti dan pagar Gedung Kejati Riau sebesar Rp5,9 miliar lebih, ditambah biaya perencanaan Rp100 juta dan pengawasan Rp225 juta.

Tak hanya itu, terdapat pula anggaran perencanaan rehabilitasi ruang Riksa Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau senilai Rp300 juta.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Manahara Napitupulu, mengaku kesulitan memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran untuk lembaga vertikal tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit.

“Ya bagaimana ya, sulit saya menjelaskan. Sulit juga kita bilang merugikan karena pembangunan itu ada di daerah juga. Cuma jadi sulit bagi kita untuk memperkirakan berapa jumlah uang yang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan daerah kita ini,” ujar Manahara, Senin (15/9/2025). ***