JAKARTA – Di tengah banyaknya cerita tentang keberhasilan bekerja di luar negeri, ada kisah lain yang perlahan-lahan kerap terungkap: mereka yang tertipu, disekap, diperjualbelikan, hingga terdampar di negara asing tanpa dokumen dan tanpa siapa pun yang bisa dihubungi. Situasi inilah yang membuat pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri, terutama yang datang dari jalur tidak resmi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya kewaspadaan. Dalam lokakarya SMK Go Global di Bandung, Senin (1/12/2025), ia menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas bagi siapa pun yang berniat bekerja ke luar negeri.

“Jangan sampai terjebak dengan iming-iming yang salah, pilihan-pilihan yang menjebak,” ujarnya.

Ia menyoroti tawaran-tawaran yang beredar di media sosial seperti Facebook atau Instagram—tawaran yang tampak meyakinkan, namun sering berujung pada penipuan atau eksploitasi.

“Gunakan semua channel informasi yang formal,” tambahnya, mengingatkan warga untuk memverifikasi setiap tawaran terlebih dahulu. 

Pesan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin. Ia mengungkapkan bahwa 80 persen persoalan pekerja migran justru terjadi di tahap awal: rekrutmen. Dari tahap inilah mimpi banyak orang mulai dipertaruhkan—antara kesempatan atau jebakan.

“BP3MI harus menjadi garda terdepan memastikan proses pendaftaran, seleksi, dan penempatan berjalan sesuai prosedur,” katanya. 

Ia menegaskan tak boleh ada kolusi dalam proses seleksi yang mengakibatkan calon pekerja diberangkatkan tanpa memenuhi syarat. Arah Presiden Prabowo, katanya, jelas: pelindungan menyeluruh harus diberikan sejak awal hingga akhir.

“Pelindungan dilakukan mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan,” ujarnya.

Mukhtarudin menjelaskan bahwa negara tidak hanya menyiapkan calon pekerja migran melalui pelatihan vokasi, tetapi juga memberikan pelindungan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, setiap warga yang berangkat memiliki payung legal, pelatihan yang cukup, pengetahuan finansial dasar, hingga jaminan sosial saat berada di luar negeri.

“Negara hadir untuk anak-anak semua. Dilatih, ditempatkan, kemudian dilindungi,” tegasnya. 

Dalam banyak cerita yang datang dari perbatasan, bandara, hingga perwakilan RI di luar negeri, terlalu banyak anak bangsa yang berangkat tanpa informasi, tanpa bekal keterampilan, dan tanpa perlindungan. Banyak pula yang berangkat karena desakan ekonomi, namun justru terjerumus ke tangan perekrut ilegal.

Peringatan pemerintah kali ini bukan hanya imbauan, tetapi ajakan untuk menjaga masa depan diri sendiri. Karena bagi banyak keluarga, bekerja di luar negeri adalah harapan besar—dan harapan itu tak boleh runtuh hanya karena sebuah tawaran yang terlihat indah tetapi berujung petaka. ***