BANGKINANG - Kabupaten Kampar menjadi daerah yang kerap digenangi banjir. Ada puluhan titik daerah langganan banjir. Selama 2017 saja, sudah ada 6.000 lebih rumah warga yang terdampak banjir ini.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, Santoso mengatakan, semua kecamatan yang ada di Kampar, memiliki titik yang pernah digenangi banjir di Kampar di 2017 ini.

Berdasarkan data rekap kejadian bencana 2017, mulai dari Januari hingga Juni 2017, ada sebanyak 6.127 rumah warga yang terdampak banjir. Rumah ini mengalami kerusakan. Sedangkan harta benda dan hewan ternak, ada 20 yang terdampak banjir.

Kemudian, 14 fasilitas umum yang rusak. Untuk lahan pertanian, ada 1.244 hektare yang terendam. Selama 2017 itu, ada satu orang korban jiwa akibat banjir di Desa Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, pada 6 Maret lalu.

"Terkait dengan bencana banjir ini, kita juga telah melakukan beberapa upaya penanggulangan bencana," kata Santoso baru-baru di Bangkinang.

Dia menjelaskan, dalam penanggulangan bencana, BPBD selalu dituntut untuk bertindak cepat. Oleh karena itu, personil BPBD selalu stanby. Baik dalam mengevaluasi korban, maupun dalam menyalurkan bantuan. Terutama kebutuhan saat bencana.

"Tenda pengungsi, tenda keluarga, mobil dapur umum ada sama kita. Nah ketika terjadi banjir, apa yang dibutuhkan masyarakat kita turunkan ini. Boat kita ada 5 buah. Peralatan masak lengkap," kata dia.

Saat terjadi bencana, yang paling utama dilakukan oleh personil, yakni menyelamatkan manusia. Jika ada keluarga yang terendam banjir, maka pihaknya akan membuat tenda pengungsian. "Kalau keluarga tidak mau pindah ke pengungsian, silahkan ke tempat yang aman lainnya," sebut dia.

Jika bencana ditetapkan tanggap darurat, maka jika ada fasilitas umum yang rusak, bisa dilakukan pembangunan dengan anggaran tanggap darurat. "Seperti banjir 2016, dikeluarkan dana tanggap darurat," sebutnya.

Dalam pos anggarannya, dana tersebut dinamai dana tak terduga. Letaknya di BPAD. Ini bisa digunakan untuk darurat. Tapi digunakan untuk bangun non permanen. "Kalau yang semi permanen dan permanen, tidak bisa gunakan dana ini," ujarnya.

Dia mengaku, anggaran operasional di BPBD Kampar minim. Dalam tahun ini, hanya dianggarkan Rp1,5 miliar. Padahal kebutuhan sangat banyak. "Seharusnya di desa, harus peduli dengan bencana ini. Seperti membentuk tim sadar bencana. Atau fasilitas tentang kebencanaan. Boleh pakai dana desa," tutup Santoso. ***