RUPAT, GORIAU.COM - Warga Dusun Teluk Pelam Kelurahan Tanjung Kapal terus berjuang agar sengketa tanah dengan perusahaan PT SRL yang sudah berjalan lima tahunan bisa dituntaskan. Sejauh ini upaya yang dilakukan meski belum mendapatkan titik terang tetapi warga tetap optimis bisa untuk mendapatkan hak penguasaan tanah yang telah digarap secara turun temurun namun kini di klaim oleh perusahaan.

''Warga tetap akan berjuang sampai mendapatkan kepastian darI pemerintah dan perusahaan, hak kami dirampas jadi kami tidak mau diam menyerah,'' tegas Fadli Santoso, tokoh Pemuda Kelurahan Tanjung Kapal saat acara silaturahmi dengan Bagus Santoso anggota DPRD Provinsi Riau di salah satu rumah warga dusun Parit Satu Teluk Pelam (29/12/2013).

Sengketa warga dengan perusahaan PT SRL itu menyisakan ketidakpastian. PT SRL tidak menggarap kebun milik kelompok masyarakat, hanya saja status kepemilikan atas hak tanah juga tak bisa dikeluarkan sebagai hak milik warga.

Untuk mengelola lahan, kini warga berusaha membuat koperasi serta mencari mitra untuk dapat mengelola kebun yang kini terbiarkan. Tersebab ketidakpastian kepemilikan atas hak tanah maka warga berharap kepada pemerintah untuk secepatmya mengambil langkah-langkah penyelesaian, demi menjaga kondisi masyarakat.

''Tolong pak persoalan warga ini dibela, sehingga kami bisa mendapatkan kepastian, sehingga kami bisa mengolah lahan dengan tanpa rasa cemas dan was-was,'' imbuh Fadli.

Terkait dengan persoalan yang disampaikan warga, mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Riau, Bagus Santoso. Lebih rinci disampaikan Bagus, bahwa sengketa lahan menjadi sebuah persoalan sangat serius di Riau. Hampir merata di seluruh wilayah kabupaten/ kota se Provinsi Riau menghadapi kasus besar sengketa lahan.

''Inilah peninggalan pemerintahan masa lalu, surat izin dikeluarkan menteri yang terjadi banyak pemukiman warga bahkan kantor ternyata statusnya masih hutan belantara. Faktanya yang dikatakan hutan sudah menjadi kampung yang ramai, kantor megah dan tak sedikit yang jadi desa definitif. Menariknya warganya tak satupun yang bisa memiliki surat sertifikat tanah. Ya itu tadi menteri hanya melihat peta, akhirnya masih dianggap hutan,'' terang Bagus.

Persoalan menjadi semakin jauh dari titik jelas, sengkarut lahan akibat tidak kunjung tuntasnya RTRWP menjadi pemicu konflik lahan yang berkepanjangan. ''Ini perkara besar tapi tak dijadikan prioritas serius yang mesti secepatnya diatasi. Ini tanggungjawab pemerintah,'' pungkas Bagus. (rls)