PEKANBARU, GORIAU.COM - Suasana gedung DPRD Riau sudah tak seperti dulu. Begitu ungkapan salah seorang pegawai Sekretariat DPRD saat duduk di kantin yang berada di belakang ruang medium. Tak ada niat yang benar-benar ingin dekat dengan rakyat. Bagaimana bisa DPRD bekerja maksimal kalau gedung ini selalu tak berpenghuni. Rakyat ogah menyampaikan aspirasi karena yang menerima orangnya pasti yang itu-itu saja. Itu pun kalau pas sedang berada di tempat, kalau tak ada, terpaksa rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi harus berbalik arah, pulang dengan tangan kosong.

Celetukan seorang pegawai sekretariat mungkin tidak seberani para pendemo yang siap berkoar-koar agar aspirasinya didengar. Tapi paling tidak, celetukan Rabu (20/2/2013) siang itu patut juga disimak. Pasalnya, suasana hening di DPRD Riau, pasca penetapan 10 orang anggotanya sebagai tersangka kasus suap PON Riau, teman-temannya lebih sering dinas luar atau juga lebih sering disebut dengan plesiran. Bahkan dalam satu minggu, hanya satu dua hari saja yang benar-benar ada anggota dewan yang datang, itupun tidak pernah full alias semuanya hadir.

Dan tadi siang, suasana hening itu kembali terjadi. Ruang komisi-komisi yang biasanya sepi, semakin sepi bahkan seperti tidak ada kehidupan. Karena semua anggota dewan keluar kota atau dengan istilah sindiran ''plesiran'', para pegawai sekretariat pun memanfaatkannya untuk urusan yang lain.

Saat para awak media menelusuri masing-masing ruang komisi serta beberapa ruang fraksi memang menunjukkan anggota DPRD Riau tidak berada di kantornya. Sekitar pukul 10.30 siang, terlihat ruang komisi B hanya dihuni oleh seorang clining servis (cs) yang sedang bermain komputer. Sedangkan komisi D terkunci sejak 2 hari belakangan. Memang, komisi yang paling sering terkunci adalah komisi D, yang berurusan dengan kesejahteraan rakyat ini. Apakah staf yang bertanggungjawab pada komisi tersebut ikut menghilang bersama anggota dewan atau tidak?

Begitupun di komisi A, yang biasanya masih menyisakan satu atau dua orang anggota dewan sebagai "penjaga gawang" ketika komisi berangkat keluar daerah. Namun, hari ini, kondisi malah terbalik. Tak seorang pun yang berhasil dijumpai awak media. Anehnya lagi, sehabis istarahat siang, wartawan kembali mengetuk pintu ruang komisi yang berhubungan dengan hukum ini, tetapi sudah dikunci.

Sementara di komisi C, hanya ada dua orang anggota dewan yang terlihat, yakni Abdul Wahid dan A. Kirjuhari. Kedua anggota dewan tersebut juga sampai setengah hari di DPRD Riau. Sehabis istirahat siang, dua anggota dewan "teladan" hari itu juga menghilang.

Menyusuri ke lantai II dan ke ruang fraksi, juga tidak ada beda dengan keadaan di komisi. Kecuali, wartawan kembali bertemu dengan Abdul Wahid dan A.Kirjuhari ketika mereka hendak meninggalkan ruang fraksi PAN. Kedua anggota DPRD Riau ini juga ditemani oleh Pelaksana harian (Plh) Sekretaris DPRD Riau (Sekwan) Amri Almi. Sepinya anggota DPRD Riau ini tidak hanya terjadi sekali itu saja. kondisi ini sudah terjadi berkali-kali dengan alasan jadwal kunjungan keluar daerah tidak diatur sebagaimana mestinya.

Saat rombongan wartawan berpapasan dengan Plh Sekwan, Amri Almi di depan ruangan bidang keuangan baru dapat informasi kemana wakil rakyat Riau tersebut. Amri Almi yang ditemani Kabag keuangan Setwan, Aljohari mengatakan bahwa semua Komisi di DPRD Riau sedang melakukan kunjungan observasi ke luar provinsi. "Semua komisi sedang ada kunjungan observasi keluar," katanya.

Diberitahukannya, anggota DPRD Riau sudah berangkat sejak Senin,(18/2) kemarin. Kunjungan dilakukan ke daerah berbeda sesuai tujuan dari tugas masing-masing. Komisi A berangkat ke Kota kembang, Bandung, Komisi B hanya ke Bengkulu. Sedangkan komisi C berangkat ke Makassar, dan Komisi D berangkat ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Apa agenda observasi dan ketersinggungannya dengan kinerja masing-masing tidak diberi informasinya. Jalan-jalan ini, sekurang-kurangnya, menghabiskan waktu selama 4 hari kerja.

"Kalau observasi ini selama 4 hari," katanya kepada wartawan meskipun sempat disanggah Aljohari, bahwa angota dewan berangkat 3 hari. "Sekurang-kurangnya 4 hari,' Amri Almi meyakinkan.

Ketika disinggung terkait larangan berangkat bersamaan atau serentak, Amri Almi mengatakan tidak punya wewenangnya untuk itu. Pasalnya, setwan sifatnya hanya memfasilitasi anggota dewan.

"Mereka mengirim surat kepada pimpinan, kalau disetujui ya mereka berangkat. Kita hanya memfasilitasi keberangkatan saja,"katanya.

Pada kesempatan itu, Amri Almi sempat memastikan bahwa minggu depan tidak ada lagi kesempatan dewan untuk meninggalkan kantornya. Sebab, Senin depan ada jadwal paripurna.

"Hari senin kita paripurna, insyallah tidak lagi yang berangkat," tutupnya.

Sepinya kantor wakil rakyat Riau ini juga terbukti saat puluhan warga kecamatan Tambang, Kabupaten kampar hendak mengadukan persoalan Galian C ke DPRD Riau. Warga yang terdiri dari para ibu-ibu rumah tangga serta para orang tua itu ditolak pegawai setwan di halaman kantor DPRD Riau itu. Tanpa mempersilahkan masuk ke kantor DPRD, seorang pegawai datang menyampaikan permntaan maaf ulah anggota dewan kosong hari itu. Mau tak mau, warga kecamatan Tambang ini, yang kebayakan berprofesi sebagai petani harus balik kanan dengan wajah kecewa.

Sebelumnya, ketua DPRD Riau, Johar Firdaus sempat memastikan kalau dewan ini tidak pernah kosong. Aktivitas dan kerja dewan tetap berjalan lancar dan tidak ada yang terabaikan.

"Dewan tidak kosong, saya ada di sini. Mereka karena ada tugas di luar saja," katanya saat dijumpai Selasa, kemarin.

Menyikapi kondisi yang terjadi berulang kali ini, aktivis Institute of Social Empowerment and Development (ISED) Riau, Endrizal menuding wakil rakyat Riau tidak sadar kondisi. Selain citra lembaga legislatif khususnya Riau sudah tercoreng akibat banyaknya anggota dewan melakukan tindak pidana korupsi, juga mengabaikan aspirasi masyarakatnya sendiri. Bahkan, Endrizal mengatakan, seringnya dewan berangkat ke luar provinsi sebenarnya hanyalah jalan-jalan yang dibungkus dengan kata observasi ke media. Pasalnya, kinerja dewan juga tidak terlihat menanjak gara-gara observasi tersebut. Sedangkan, DPRD provinsi lain, paling jarang datang ke DPRD Riau karena memang tidak ada produk yang dapat dicontoh.

"Saya sangat heran, meskipun saat ini tengah sibuk diperiksa KPK, namun DPRD Riau masih doyan jalan-jalan,"ungkapnya.

Dikatakannya, dari informasi yang dia kumpulkan, sejak 2013 ini sudah lebih 7 kali anggota DPRD Riau bertolak ke luar provinsi dengan alasan observasi. Sementara, hasil observasi tersebut tidak pernah terlihat dari bobot pekerjaannya.

"Saya kira media lebih paham, hitung saja sudah berapa kali masing-masing komisi melakukan observasi ke luar provinsi sejak tahun ini. Apa saja yang mereka dapat dan berapa mereka menghabiskan anggaran sekali berangkat,"katanya.

Dia juga mengharapkan, mengenai kondisi legislatif yang tidak lagi bisa diharapkan rakyat ini, harus ada gerakan rakyat. Sedangkan media, lanjutnya, merupakan referensi bagi publik untuk terus mengkritik wakil rakyatnya.

"Kita dalam waktu dekat akan adakan gerakan bersama menyikapi kondisi ini. sebab, ini sudah keterlaluan. Sikap ini juga sama dengan penipuan wakil rakyat terhadap masyarakat yang dia wakili. sama saja dengan euforia ketika ada anggaran rakyat yang dia gunakan untuk jalan-jalan. Saya mau menantang DPRD ini untuk hearing," tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Bayu, salah seorang warga yang tinggal di Pekanbaru. Menurutnya, lembaga legislatif Riau tidak lebih dari mafia kekuasaan. Meskipun dia berada di legislatif, katanya, namun wewenang dan peluang untuk menghabiskan anggaran rakyat lebih terbuka.

"Saya sangat mengutuk prilaku anggota DPRD, sejatinya merekalah yang mewakili dan memperjuangkan aspirasi kami. Bukan hanya sekedar pergi jalan-jalan ke luar provinsi setiap saat,"kata Bayu.

Lebih tegas dia mengatakan, saat ini tidak ada lagi lembaga yang mewakili rakyat sekalipun. Sebab, prilaku dan moral anggota dewan sudah tidak mencerminkan bahwa fungsinya mengawasi, melahirkan peraturan serta mengontrol budget anggaran. (nti)