BENGKALIS, GORIAU.COM - Saat ini, harga pasir di Bengkalis mungkin yang tertinggi di Riau. Pada pekan terakhir ini harganya sudah mencapai Rp250.000 perkubik. Akibat tingginya harga pasir ini, besar kemungkinkan beberapa proyek fisik akan terbengkalai karena sudah tidak sesuai dengan budget.

''Sekarang sudah mulai musim proyek. Informasi yang didapat, saat ini harga pasir satu kubiknya mencapai Rp250.000. Pasir itu didatangkan dari Tanjung Balai Karimun-Kepualaun Riau. Kalau pasir dari Rupat berkisar antara Rp130.000-Rp150.000,'' ujar Wakil Ketua Gapensi Kabupaten Bengkalis, Sunaryo, Minggu (21/4/2013).

Penyebab naiknya harga pasir saat ini, ujar Sunaryo karena dihentikannya penambangan pasir laut di daerah Sungai Injab, Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis., Selama ini kebutuhan pasir untuk bangunan maupun kegiatan proyek di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat didatangkan dari Sungai Injab. Namun sejak penangkapan tiga orang warga Rupat yang melakukan penambangan pada Maret lalu, praktis aktivitas panambangan tutup. Kondisi ini berdampak luas, tidak hanya warga yang bergantung hidup dari penambangan pasir ini yang mengeluh, kalangan dunia usaha khususnya kontraktor di Bengkalis juga merasakan dampaknya.

Disarankannya, harus ada payung hukum untuk melegalkan penambangan pasir di pulau Rupat, apakah Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) bupati. Kalau tidak ada payung hukum, kemudian masyarakat yang menambang ditangkap, dampaknya cukup luas pada proses pembangunan di Bengkalis.

''Pemerintah daerah juga harus berpikir positif menyikapi situasi ini. Tidak lama lagi ratusan bahkan ribuan proyek di Bengkalis ini membutuhkan material, berupa pasir dan lainnya. Perlu ada payung hukum dengan melegalisasi penambangan di Rupat, karena berpotensi mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Sunaryo.

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bengkalis seperti disampaikan Kepala Bidang Pertambangan Umum Jamhur Hasan tetrap menegaskan bahwa apapun yang nama penambangan pasir di Rupat, selagi belum ada payung hukum jelas ilegal. Walau diakuinya persoalan tersebut cukup dilematis, akan tetapi semua harus ikut aturan main, termasuk warga yang bermata pencaharian menambang pasir.

“Harus ada payung hukum untuk penambangan pasir di Rupat. Saat ini kita tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perizinan Penambangan Pasir di Rupat. Atau setidaknya ada SK Bupati yang melegalkan kegiatan tersebut,” terang Jamhur.

Ia juga menambahkan, penambangan pasir nantinya bisa berupa izin pertambangan rakyat (IPR) yang diperkuat SK Bupati. Untuk perorangan diberikan konsesi areal seluas 1-2 hektar, kelompok masyarakat 5-10 hektar dan koperasi 10-20 hektar. (jfk)