SELATPANJANG, GORIAU.COM - Pernyataan keras dilontarkan Anggota DPR RI, Wan Abu Bakar, usai pulang dari reses di Pulau Padang. Wan Abu Bakar minta Pemkab Kepulauan Meranti agar menjembatani permasalahan antara PT RAPP dengan masyarakat setempat. Kalau perlu Pemkab Kepulauan Meranti diminta membuat rekomendasi ke Menteri Kehutanan agar mencabut izin PT RAPP di Pulau Padang.

Demikian disampaikan Wan Abu Bakar ketika ditemui di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Sabtu (2/11/2013) sore. Menurut Wan Abu Bakar, berdasarkan keluhan masyarakat Pulau Padang, PT RAPP terkesan enggan mengganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam HTI nya berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menhut.

"Sampai hari ini RAPP yang menguasai lahan masyarakat sesuai izin HTI dari Menhut. Sekitar 700-900 Ha tanah masyarakat masuk dalam kawasan RAPP di Pulau Padang, tapi ganti rugi nya belum jelas," kata Wan Abu Bakar.

Politisi PPP ini juga meminta pemda Kepulauan Meranti untuk menjembatani masalah ini. Selain itu, Pemda Meran juga diminta mengusulkan ke Menhut agar izin PT RAPP dicabut kalau masih tidak berpihak pada masyarakat.

Wan Abu Bakar juga meminta PT RAPP di Pulau Padang agar tidak berfikir secara normatif.

"Kita minta PT RAPP di Pulau Padang melihat realita di lapangan. Mereka harus bersikap sosial bukan mencari kelemahan masyarakat. Sejauh ini RAPP di Pulau Padang sangat tidak punya pri kemanusiaan," tambah Wan Abu Bakar lagi.

Wan Abu Bakar berjanji, akan membawa permasalahan di Pulau Padang ini dalam sidang berikutnya akhir November, dengan menteri, terutama masalah ganti rugi dengan PT RAPP.

"Menhut diminta memberi teguran keras karena RAPP tak mengindahkan masyarakat di Pulau Padang. Kita tidak ingin konflik sosial terulang lagi di sana," kata Wan lagi.(nti)