PEKANBARU, GORIAU.COM - Pihak lembaga hukum terkait telah melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Rokan Hilir 2005-2011. Hasilnya mengejutkan, ada ratusan temuan yang diindikasi sebagai penyelewengan uang negara.

Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau tengah menyelidiki rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau terkait ratusan kasus indikasi korupsi di Kabupaten Rokan Hilir itu. "Prosesnya bertahap, dan kemungkinan masih dalam tahap penyelidikan. Kalau sudah di tingkat penyidikan, akan kami ekspose secara terbuka," kata Kepala Seksi (Kasi) I Bidang Ekonomi Moneter Intelejen Kejati Riau Satria Abdi di Pekanbaru, Rabu siang (2/10/2013).

Sebelumnya menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau sejak 2005 hingga 2011, tercatat ada sebanyak ratusan rekomendasi temuan yang masih diabaikan Pemkab Rokan Hilir (Rohil). Dari jumlah tersebut sebanyak 121 diantaranya masih berstatus belum sesuai rekomendasi (BSR) dan 127 belum ditindaklanjuti (BD), sementara sebanyak 178 lainnya sudah sesuai rekomendasi (SSR).

Pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sebelumnya telah menjelaskan, bahwa hal itu disampaikan berdasarkan surat undangan rekonsiliasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tanggal 20 Desember 2011 dengan nomor surat, 174/U/XVIII.PEK/12/2011.

Dalam surat terakhir yang dilayangkan BPK pada Desember 2011 itu, BPK memohon kepada Pemkab Rokan Hilir, khususunya melalui inspektorat setempat agar memberikan jawaban tertulis untuk setiap rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti atau yang masib berstatus BSR dan BD. Namun menurut informasi, tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik.

Atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, namun masih tetap belum dijawab Pemkab Rokan Hilir, BPK tidak serta merta langsung menyerahkan kepada aparat penegak hukum (APH), namun terlebih dahulu melakukan investigasi pemeriksaan apakah ada indikasi atau tidak. Jika telah dilakukan investigasi, menurut infomasi BPK, harus diserahkan dulu ke Binbangkum untuk ditelaah secara hukum.

Terkait hal itu, Kejati Riau melalui Kepala Seksi (Kasi) I Bidang Ekonomi Moneter Intelejen Kejati Riau, Satria Abdi mengaku beberapa kasus telah masuk dan dalam tahap pendalaman.

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Independen Petani Indonesia (AIPI) Riau, Karimullah Tambunan, mendesak agar BPK lebih transparan terhadap hasil temuannya.

Desakan Karimullah itu menyusul dua data penyaluran dana Bansos Rokan Hilir tahun 2006 sebesar Rp11,3 miliar maupun dana bantuan sosial (bansos) tahun 2007 sebesar Rp21,5 miliar lebih tak kunjung dipertanggungjawabkan. Bahkan asosiasi ini sempat menjelaskan, bahwa dana bansos Rokan Hilir tahun 2006 sebesar Rp11,3 miliar diduga hanya disalurkan sebesar 10 persen saja.

Asosiasi ini mengindikasikan bahwa pencairan dana bansos itu seluruhnya dicairkan atas nama Annas Maamun selaku Bupati Rokan Hilir yang dikeluarkan Kabag Sosial Pemkab Rokan Hilir tertanggal 26 Nopember 2006 dengan surat No.2/KPTS/2006. "Terkait indikasi korupsi dana bansos ini, kami juga telah melakukan upaya penyelidikan. Saksi-saksi sudah kami mintai keterangannya. Kalau tidak ada halangan, dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan," katanya.(fzr)