TELUKKUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berencana akan membebaskan warga miskin dari pajak bumi bangunan - pedesaan perkotaan (PBB-P2). Langkah ini diambil guna meringankan beban masyarakat miskin yang ada di Kuansing.

"Saat ini kami sedang menggodok aturan terkait PBB-P2, dimana akan ada penyesuaian tarif PBB. Salah satu poinnya adalah berkaitan dengan warga miskin ini," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuansing Jafrinaldi, Selasa (21/11/2023) pagi di Telukkuantan.

Bapenda Kuansing sudah melakukan harmonisasi Ranperbup penyesuaian PBB-P2 ke Kanwil Kemenkumham Riau pada pekan lalu.

Jika Ranperbup ini diundangkan, maka masyarakat miskin akan bebas dari PBB-P2. Dikatakan Jafrinaldi, warga miskin yang ditargetkannya adalah yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Langkah ini kami ambil, karena banyaknya warga miskin yang terhutang PBB-P2 yang masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)," ujar Jafrinaldi.

Saat ini, ada 24 ribu warga Kuansing yang masuk dalam program PTSL. Dari jumlah ini, hanya sekitar 2.000-an yang membayar PBB-P2, selebihnya dinyatakan terhutang. Karena terhutang, sertifikat tanah tersebut juga tidak bisa dimanfaatkan, seperti diagunkan ke bank atau pun dijual.

"Kalau ini terhutang, proses jual beli juga payah, karena harus dilunaskan dulu PBB-P2-nya, setelah itu ditambah lagi BPHTB-nya," kata Jafrinaldi.

Jafrinaldi menegaskan, kebijakan ini hanya akan berlaku untuk tahap pertama pembuatan sertifikat. Jika masyarakat melakukan jual beli tanah, aturan ini tidak lagi berlaku.

"Terhadap yang tidak warga miskin, kita akan lakukan pengurangan BPHTB-nya sesuai klasifikasi berdasarkan NJOP-nya dengan nilai persentase tertentu," terang Jafrinaldi.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi warga dinyatakan terhutang PBB-P2. Kemudian, sertifikat tanah juga bisa dimanfaatkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.***