PEKANBARU – Penolakan masyarakat adat dan lokal di Rempang terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City kembali mendapat tantangan baru. Kali ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam melibatkan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut. Langkah ini dinilai oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau dapat memperburuk situasi di Rempang yang masih belum kondusif pasca kekerasan yang melibatkan preman PT Makmur Elok Graha (MEG).

Ahlul Fadli, Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Walhi Riau, mengkritik pelibatan Korem sebagai bentuk pendekatan militeristik yang bertentangan dengan kebijakan evaluasi PSN yang sebelumnya diinstruksikan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

"Kami sangat menyayangkan tindakan BP Batam yang bersikeras melanjutkan proyek di tengah situasi Rempang yang belum pulih. Pemerintah seharusnya mengevaluasi pelaksanaan PSN ini dan menghindari pendekatan kekerasan agar tidak ada korban lagi," tegas Ahlul.

Ahlul menekankan bahwa pembangunan apapun, termasuk PSN, harus didasarkan pada prinsip free, prior, informed consent (FPIC) atau persetujuan masyarakat terdampak. Namun, hingga saat ini, BP Batam dinilai masih tidak transparan terkait data penerima relokasi dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang wajib ada sebelum proyek dimulai.

“Data penerima relokasi yang dipublikasikan BP Batam tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, Amdal proyek ini juga belum tersedia, yang menunjukkan lemahnya perencanaan," ungkap Ahlul.

Ahlul juga mempertanyakan hubungan BP Batam dan Korem dengan PT MEG dalam proyek ketahanan pangan yang direncanakan. “Mengapa BP Batam memilih bermitra dengan PT MEG? Masyarakat Rempang memiliki potensi besar dalam pertanian dan perkebunan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Kerja sama dengan masyarakat lokal jauh lebih relevan untuk mendukung program pangan bergizi gratis,” kritiknya.

Ahlul mengingatkan pernyataan Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, terkait rencana evaluasi PSN oleh Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa PSN Rempang Eco-City harus menjadi prioritas dalam evaluasi tersebut.

"Proyek ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bahkan berisiko menghilangkan identitas dan sumber penghidupan ribuan penduduk Rempang. Penolakan masyarakat tidak akan berhenti sampai PSN ini dihentikan dan dicabut," pungkasnya. ***