PEKANBARU – Anggota DPR RI, Abdul Wahid menduga sekitar 95 persen dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) tahun 2019 hingga 2021 Rp70 triliun habis untuk proyek biodiesel.

"Dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS fokus menyalurkan untuk kepentingan petani. Contohnya, saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran BPDPKS. Harusnya dana BPDPKS bisa untuk memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif,'' ujar Abdul Wahid saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan di Provinsi Riau, Jumat, (18/11/2022).

GoRiau

Menurut Abdul Wahid penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit tersebut tidak substansial dan tidak menyentuh sektor riil.

"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," ungkap Abdul Wahid.

GoRiau

Seharusnya, lanjut wahid, dana tersebut mendukung untuk perkembangan sektor riil, semisal untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat (replanting), perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya.

Wahid menduga, BPDPKS hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industri saja, bukan petani. Terlebih saat harga sawit anjlok, BPDPKS tidak berperan sama sekali. [IMAGE-3]

"Saya menyayangkan dana sebesar itu habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS fokus untuk kepentingan petani, contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran BPDPKS, untuk mendorong pemberian pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," tegas Pimpinan Baleg DPR RI ini.

Lebih lanjut Wahid menyampaikan, melalui Komisi XI, dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKS agar pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.

"Melalui Komisi XI, saya akan berjuang dan mendorong agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan Infrastruktur," tutup politisi Fraksi PKB ini. ***