JAKARTA - Pemerintah memiliki program 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun, Indonesia masih impor listrik hingga saat ini.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan rasio impor listrik Indonesia 0,54%. Rasio ini menujukan tingkat kemandirian energi, khususnya listrik.

"Ini perlu kami jelaskan ini adalah salah satu indikator yang sesuai kesepakatan kami Pak Sekjen, Pak Ego melalui Biro Perencanaan, ini untuk mengukur tingkat kemandirian kita terhadap energi dalam hal ini listrik. Adakah sebagian yang listrik yang dikonsumsi dalam negeri itu di antaranya datang dari luar negeri, nyatanya ada," paparnya dalam teleconference, Rabu (13/3/2021).

Listrik tersebut merupakan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Kalimantan Barat.

"Kita kerja sama bilateral dengan Malaysia, tepatnya Serawak sana, lebih khusus lagi Kalimantan Barat yang secara bilateral G to G, tentu pelaksananya adalah korporasi BUMN kelistrikan PLN dan di Malaysia Sesco yang kerja sama untuk jual beli listrik atau ekspor impor listrik," terangnya.

"Untuk tahap sekarang karena kerja sama tersebut dibagi beberapa tahap, untuk tahap awal sekarang kita sebagian impor dan impornya kalau dibandingkan dengan total yang kita konsumsi itu kurang lebih 0,54%," sambungnya.

Dalam megawatt (MW), Rida mengatakan, angka 0,54% itu sekitar 100-120 MW. "Itu kalau diperkirakan di megawattnya itu berkisar 100-120 MW," terang Rida.

Ia berharap, pembangkit listrik di sekitar Kalimantan Barat segera rampung, sehingga situasinya bisa berubah di mana Indonesia bisa mengekspor listrik.

"Mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak begitu lama kalau sekiranya pembangkit di sekitar Kalimantan Barat itu sudah selesai maka pada saatnya kita akan mengembalikan situasi yaitu mengekspor listrik dari Indonesia ke Malaysia dengan jalur yang sama," terangnya.***