JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku telah menerima surat panggilan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (17/2/2025). Namun, tim kuasa hukum telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan tersebut.

"Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tetapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, Minggu (16/2/2025).

Panggilan pemeriksaan ini dilakukan setelah gugatan praperadilan yang diajukan Hasto tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam putusannya pada Kamis (13/2/2025), hakim tunggal PN Jaksel Djuyamto menyatakan bahwa gugatan praperadilan Hasto kabur dan tidak jelas karena mencampurkan dua perkara dalam satu gugatan.

Sehari setelah putusan tersebut, pada Jumat (14/2/2025), tim kuasa hukum Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel.

"Kami mengajukan praperadilan kembali setelah permohonan sebelumnya tidak diterima. Kali ini, kami mengajukan dua permohonan terpisah sesuai aturan," ujar Ronny.

Ia menegaskan bahwa upaya hukum ini dilakukan agar pengadilan benar-benar memeriksa pokok perkara yang diajukan. "Kami ingin pengadilan memeriksa pokok perkara yang belum tersentuh dalam putusan sebelumnya," tambahnya.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemanggilan Hasto memang telah dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Dari informasi penyidik, pemanggilan kepada yang bersangkutan kemungkinan besar akan dilakukan pekan depan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2025).

PN Jaksel sebelumnya telah menolak gugatan praperadilan Hasto atas langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hakim Djuyamto menegaskan bahwa langkah KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka telah sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pengamat Dorong Penahanan Hasto

Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai bahwa pemanggilan Hasto oleh KPK setelah kalah dalam praperadilan merupakan momentum penting. Ia mendorong agar KPK menahan Hasto guna mengungkap skandal yang lebih luas.

"Jika Hasto ditahan, ini bisa menjadi kesempatan bagi dia untuk membuka kasus-kasus besar yang selama ini ia utarakan," ujar Hudi, Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, Hasto seharusnya tidak perlu takut ditahan, melainkan memanfaatkan situasi ini untuk menjadi whistleblower.

"Jika memang memiliki bukti yang bisa menyeret pejabat tinggi, bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ini bisa menjadi kemajuan dalam penegakan hukum," katanya.

Hudi menekankan agar proses hukum yang dijalani Hasto tidak dianggap sebagai bentuk dendam politik. "Kasus ini harus tetap berlandaskan asas hukum yang berlaku, bukan sekadar permainan politik," tambahnya.

Sementara itu, pengamat militer Connie Bakrie mengklaim bahwa Hasto memiliki dokumen penting terkait istri Presiden Jokowi, Iriana Joko Widodo. Dalam sebuah podcast, ia menyebut dokumen tersebut disimpan di Rusia dan menyoroti kasus yang diduga melibatkan pejabat tinggi. ***