PEKANBARU – Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Riau, Nofel, S.H., M.H., menyoroti kondisi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit yang masih jauh dari kata sejahtera. Menurutnya, upah buruh sawit di Riau masih berada di bawah standar dan tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di daerah perkebunan.

"Saat ini, rata-rata upah pekerja sawit masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup di wilayah perkebunan, jelas tidak mencukupi," ujar Nofel dalam wawancara dengan GoRiau.com, Senin (10/2/2025).

Selain upah yang rendah, kondisi kerja buruh sawit juga dinilai berat. Beban kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan target produksi yang realistis, sehingga pekerja kerap harus bekerja melebihi jam kerja normal. Sayangnya, tidak semua perusahaan memberikan jaminan pembayaran lembur sesuai aturan.

"Beban kerja seringkali berlebihan, sehingga jam kerja pun bertambah. Namun, tidak ada kepastian bahwa lembur akan dibayar sesuai ketentuan," jelasnya.

Meski begitu, ia mengakui bahwa sebagian perusahaan telah menyediakan fasilitas dasar, seperti tempat tinggal, akses air bersih, dan layanan kesehatan bagi pekerja.

Jaminan Sosial Masih Jadi Masalah

Di sisi perlindungan tenaga kerja, tidak semua pekerja sawit telah mendapatkan jaminan sosial, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Hanya sebagian buruh yang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja atau serikat buruh yang memperoleh perlindungan tersebut.

"Masih banyak pekerja yang belum tercover oleh jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan di perusahaan," katanya.

Bahkan, terdapat beberapa kasus buruh yang mengalami kecelakaan kerja tanpa mendapatkan kompensasi, karena perusahaan tidak mengajukan klaim atau mengabaikan hak pekerja tersebut.

Pengawasan Pemerintah Dinilai Lemah

Ketika ditanya mengenai peran pemerintah dalam mengawasi kondisi buruh sawit, Nofel menilai pengawasan masih lemah. Salah satu kendala utama adalah minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan, sehingga pengawasan terhadap kesejahteraan buruh tidak berjalan optimal.

"Dinas Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah belum maksimal dalam mengawasi kondisi buruh sawit, karena keterbatasan jumlah tenaga pengawas," ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa audit atau inspeksi rutin terhadap perkebunan sawit hanya dilakukan oleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang dinilai belum menyentuh aspek penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Sarbumusi Desak Perjanjian Kerja Bersama

Menanggapi kondisi tersebut, Sarbumusi Riau terus mendorong adanya perbaikan bagi pekerja sawit, baik melalui negosiasi dengan perusahaan maupun pemerintah.

"Kami menuntut adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di setiap perusahaan. Ini penting agar ada payung hukum yang melindungi hak-hak buruh di tempat kerja," tegas Nofel.

Ia menekankan bahwa jika perusahaan mau meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka produktivitas juga akan meningkat, yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak.

"Jika hak-hak buruh terlindungi dengan baik, tentu produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Kami berharap perusahaan, pemerintah, dan serikat buruh dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," pungkasnya. ***