BENGKALIS, GORIAU.COM - Realisasi atau pengerjaan kegiatan fisik di sejumlah satuan kerja perangkat daerah tahun 2013 ini diprediksi tidak akan mencapai target. Hal itu disebabkan keterlambatan proses lelang, lamanya terbit Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) serta surat perintah mulai kerja (SPMK) dan pembuatan kontrak.

Wakil Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis Bidang Pembangunan, Muhammad Tarmizi, mengungkapkan, sampai Oktober ini atau triwulan keempat tahun anggaran 2013, masih ada proyek fisik yang belum mulai dikerjakan rekanan pemenang lelang.

Kondisi ini cukup ironis, karena selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun anggaran berjalan, dimana antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dinas tekhnis tidak singkron soal jadwal pelaksanaan lelang.

''Melihat situasi yang terjadi sekarang, pesimis rasanya kalau realisasi proyek fisik tahun 2013 ini akan selesai sesuai target atau minimal 90 persen. Malah saya perkirakan pengerjaan proyek tahun ini hanya akan mencapai 70 persen paling tinggi, dikarenakan keterlambatan pelelangan hingga terbitnya SPMK di beberapa SKPD,'' tegas Tarmizi, Rabu (2/10).

Politisi PPP itu juga menyebut beberapa SKPD yang sering mengalami keterlambatan. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota dan Dinas Perhubungan. Ia meminta kepada kepala daerah, yang untuk mengawasi proses pembangunan yang terjadi, jangan hanay menerima laporan diatas kertas tentang progres di SKPD.

Tarmizi lebih jauh mencontohkan, perbaikan jalan Bantan yang sudah tiga tahun ini rusak parah sampai sekarang tak kunjung selesai diperbaiki. Padahal setiap tahunnya,selalu dianggarkan dana untuk perbaikan atau peningkatan sarana jalan di Dinas PU, tetapi hasilnya tetap tidak maksimal, masyarakat selalu mengeluh soal buruknya kualitas jalan di kampung mereka.

''Selain di Dinas PU, masih ada beberapa SKPD lagi yang kita nilai lamban melaksanakan proses pekerjaan, seperti Dinas Pendidikan. Harapan kita ada perbaikan terhadap kinerja ULP dan SKPD, serta terbangunnya komunikasi antar dua lembaga tersebut, karena dampaknya adalah pembangunan daerah,'' ujar Tarmizi.

Di sisi lain keterlambatan proses lelang di ULP, juga diakibatkan kelalaian SKPD yang mengirimkan dokumen lelang ke ULP. Sebaliknya ULP yang melaksanakan pelelangan juga terlalu lama melakukan proses verifikasi administrasi terhadap penawaran. Kondisi ini diperburuk lagi lamanya terbit SPPBJ.

''Sampai Oktober ini, kita tahu masih cukup banyak kegiatan fisik yang nihil atau belum direalisasikan. Harus ada perbaikan kinerja menyeluruh terhadap SKPD serta ULP, kalau tidak kejadian seperti ini akan terus terulang,'' tutup Tarmizi.jfk