PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tekanan berat akibat tunda bayar yang mencapai Rp2,2 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Riau dan membuat pemerintah daerah harus mencari solusi untuk menyeimbangkan anggaran.

"Saya belum pernah melihat tunda bayar sebesar ini. Sebelumnya paling hanya Rp200 atau Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari dana dari mana," ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Rabu (12/3/2025).

Wahid menyebutkan bahwa meskipun seluruh anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dinolkan tahun ini, hal itu tetap tidak cukup untuk menutupi kewajiban tunda bayar. Ia menilai tata kelola keuangan daerah selama ini kurang mengikuti prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan fiskal.

Sebagai langkah penyeimbangan anggaran, Wahid mempertimbangkan kebijakan drastis, termasuk pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi 21 ribu aparatur sipil negara, termasuk guru.

"Kalau tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan tahun ini, apakah TPP harus kita potong untuk menutupi beban yang ada? Ini masih saya pertimbangkan," katanya.

Dalam menghadapi situasi ini, Wahid mengaku bekerja nyaris tanpa henti, tidur hanya dua jam sehari dalam sebelas hari terakhir.

"Saya tidur jam 3 subuh, bangun jam 5, setelah salat langsung rapat dan bekerja. Begitulah beratnya kondisi kita," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa krisis keuangan ini harus diselesaikan pada 2025 agar tidak berlarut-larut ke tahun berikutnya.

"Saya tegas saja, walaupun kebijakan saya tidak populer. Yang penting persoalan selesai. Sebagai pemimpin, saya harus berani bertanggung jawab," tegasnya. ***