PEKANBARU – Kebijakan tunda bayar sebesar Rp915 miliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menuai reaksi negatif dari masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kesejahteraan publik dan stabilitas pemerintahan di masa mendatang.

Peneliti dari Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI), Andree Armilis, yang juga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai kebijakan ini mencerminkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, DPRD Riau tidak memperoleh informasi yang cukup dari Pemprov, yang dapat berimplikasi pada merosotnya kepercayaan publik serta legitimasi pemerintahan.

"Minimnya koordinasi antara Pemprov dan DPRD juga berpotensi memicu ketegangan politik, yang pada akhirnya bisa menghambat efektivitas pemerintahan," ujar Andree kepada GoRiau.com, Sabtu (15/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gubernur Riau yang baru akan menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan defisit anggaran ini. Jika tidak segera ditangani, dampaknya dapat meluas, seperti:

- Proyek infrastruktur yang tertunda, serta keterlambatan gaji dan insentif ASN yang dapat menurunkan kinerja birokrasi.

- Program sosial yang terhambat, berisiko menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai langkah strategis, pemerintahan baru perlu segera mengambil tindakan berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan daerah guna menutup defisit. 2. Merealokasi anggaran agar program prioritas tetap berjalan. 3. Menjaga komunikasi yang baik dengan DPRD untuk menghindari ketegangan politik.

Andree menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi ujian awal bagi gubernur baru. Jika tidak dikelola dengan baik, kepercayaan publik bisa semakin tergerus. Namun, dengan langkah yang transparan dan komunikasi yang efektif, situasi ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah. ***