JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) mengajukan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan aplikasi Information Respond System pada tahun 2025. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pengadaan tersebut sebelumnya menuai kontroversi setelah beredar informasi bahwa aplikasi itu akan digunakan untuk mengerahkan buzzer guna memperbaiki citra TNI AL di masyarakat. Namun, kabar ini dibantah oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana. Ia menegaskan bahwa anggaran itu dialokasikan untuk membangun sistem pengamanan informasi.

"Dengan aplikasi tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan data sensitif, menjaga integritas informasi, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang. Selain itu, aplikasi ini akan mendeteksi penyalahgunaan informasi terkait TNI AL di media sosial," jelasnya dalam siaran pers, Senin (13/1/2025).

Bantahan Terkait Penggunaan untuk Buzzer

Penjelasan tersebut sejalan dengan informasi yang tercantum di laman resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah (sirup.lkpp.go.id). Namun, sebelumnya beredar tangkapan layar laman yang menampilkan keterangan berbeda, menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Dalam tangkapan layar yang viral, disebutkan bahwa aplikasi ini diperlukan untuk melakukan counter opini terhadap berita dan komentar negatif mengenai TNI AL. Dijelaskan pula bahwa metode penggiringan opini melalui akun media sosial, termasuk dengan memanfaatkan Key Opinion Leader (KOL), dapat digunakan untuk menciptakan fenomena word of mouth. Metode ini secara umum dikenal sebagai aktivitas buzzer.

Penelusuran Data Terbaru

Saat ditelusuri ulang pada situs Sirup LKPP pada Senin (13/1/2025), informasi mengenai paket pengadaan aplikasi tetap menggunakan nama yang sama, namun dengan nomor RUP berbeda. Dalam deskripsi terbaru, paket tersebut berfokus pada pengamanan informasi dan perlindungan data sensitif TNI AL. Berikut kutipan deskripsinya:

"Pengamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas informasi yang akan dipublikasikan. Dispenal diharapkan dapat melindungi data sensitif dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang."

Laksamana Pertama I Made Wira menegaskan perlunya klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman publik. "Agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang diakibatkan kesalahan deskripsi pembangunan aplikasi tersebut," ujarnya. ***