BENGKALIS, GORIAU.COM - Pemkab Bengkalis diminta tidak tinggal diam dan tutup mata terkait kasus penangkapan terhadap tiga warga Rupat yang melakukan penambangan pasir secara tradisional. Sejatinya ketiga warga tersebut mendapat perlindungan atau bantuan dari Pemkab, karena aktifitas menambang pasir Rupat sudah berangsung puluhan tahun dan selama itu pula tidak ada persoalan.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan kepada sejumlah wartawan, Jumat (19/4/2013), mengaku prihatin atas nasib yang dialami tiga warga Rupat yang kini ditahan di Mapolres Bengkalis. Menurutnya, mestinya ada bantuan hukum atau entah apa namanya dari Pemkab Bengkalis kepada tiga warga Rupat ini. Kalau mau jujur siapa yang memiliki izin pertambangan pasir di Rupat, tidak ada satupun. Pemkab hendaknya tidak diam terhadap persoalan ini.

Selain persoalan hukum terhadap tiga warga Rupat tersebut, pria yang akrab disapa Eet ini juga meminta Pemkab Bengkalis mengambil langkap cepat terkait perizinan pertambangan atau penggalian pasir di Sungai Injab pulau Rupat, mengingat musim proyek tidak lama lagi. ''Kemarin kita dengar dan baca di media sejumlah pengusaha material sudah tidak memiliki stok pasir sudah hampir sebulan. Dampak paling berat itu bukan hanya pada pengusaha, tapi orang-orang (buruh, red) yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pasir,'' jelas Eet lagi.

Sebelumnya anggota DPRD asal Rupat, Misliadi juga berharap Pemkab Bengkalis segera mnerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal itu untuk melegalkan penggalian yang dilakukan masyarakat secara tradisional selama ini. Seperti diberitakan, tiga orang warga Rupat diamankan tim dari Mabes Polri karena mengambil pasir Rupat tanpa dokumen resmi. Ketiganya dititipkan di Mapolres Bengkalis untuk diperoses lebih lanjut. Informasi yang diperoleh berkas ketiga warga tersebut dalam waktu dekat akan dlimpahkan ke pengadilan setelah P21. (jfk)