PEKANBARU - Hingga saat ini, polemik sekitar waduk dalam kawasan Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, belum menunjukkan tanda-tanda akan menemui titik terang.

Meski pembangunannya telah tuntas, waduk itu belum juga bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Faktor yang paling mengganjal, karena proses ganti rugi lahannya belum tuntas.

Menyikapi polemik itu, pengamat hukum yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Elpiansah, SPd, SH, MH menilai, ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan waduk itu. Hal itu terjadi di pemerintah pusat maupun Pemko Pekanbaru.

Pelanggaran yang dimaksud adalah, pemerintah tetap melaksanakan pembangunannya padahal proses ganti rugi lahannya belum selesai. Hal itu seperti yang termuat pada pasal 1365 KUHPerdata.

"Dalam hal ini kita lihat pemerintah sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, karena tidak menyelesaikan hal yang mendasar terlebih dahulu seperti memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah. Ini juga diatur di Undang-undang Agraria, " ujarnya kepada Goriau.com, Kamis (18/7/2024).

Selain itu, Elpiansah juga melihat ada sesuatu yang ganjil. Dalam hal ini, adalah sikap pemerintah pusat berani melakukan pembangunan waduk senilai Rp71 miliar tersebut, tanpa mengecek status tanahnya.

"Karena administrasinya jelas, harus melalui tahapan-tahapan tertentu sebelum memberikan bantuan ke daerah, " ujarnya lagi.

Menurutnya, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sudah bisa masuk dalam permasalahan ini. Sebab, mungkin saja telah terjadi kongkalikong dalam pembangunannya. Sehingga patut diduga ada kerugian negara dalam pembangunan waduk tersebut. ***