DEPOK - Sebanyak 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat (Jabar), terbukti melakukan pendongkrakan atau pencucian nilai rapor agar lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB). Akibatnya, mereka dianulir sebagai siswa baru di SMA negeri.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Siti Chaerijah membenarkan adanya pembatalan calon peserta didik baru (CPD) yang sudah diterima di 8 SMA negeri.

“Kita menghargai keputusan hasil rapat koordinasi di Kemendikbud Ristek tentang dibatalkannya CPD yg sudah diterima di SMAN,” kata Siti saat dikonfirmasi awak media, Selasa (16/7/2024).

Berikut sebaran 51 CPD lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMAN di Depok: SMAN 1 (sebanyak 21 CPD), SMAN 2 (2 CPD), SMAN 3 (5 CPD), SMAN 4 (1 CPD), SMAN 5 (4 CPD), SMAN 6 (9 CPD), SMAN 12 (5 CPD) dan SMAN 14 (4 CPD).

Siti menuturkan, pihaknya akan membantu memfasilitasi 51 CPD yang dianulir di SMAN untuk mencarikan sekolah swasta sebagai pengganti.

Siti menjelaskan, mereka dianulir dari SMAN karena nilai yang diunggah di sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak sesuai dengan nilai e-raport.

“Nilai yang di-upload di sistem PPDB berbeda dengan nilai pada e-raport,” pungkasnya. 

Mengaku Salah

Kepala SMPN 19 Depok, Nenden Eveline Agustina, mengakui melakukan kesalahan dan siap menerima konsekwensi atas kesalahannya itu.

“Jadi memang dari proses yang kami jalani kami akui ada kesalahan dan kami sudah siap dengan konsekuensinya bersama Dinas Pendidikan,” kata Eveline, Selasa (16/7/2024).

Eveline mengatakan, kasus penganuliran 51 siswa lulusan SMPN 19 Depok dari 8 SMA negeri sedang diproses Kemendikbud Ristek dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

“Kami sudah sampaikan semua ke Itjen Kemendikbud Ristek, sudah dijelaskan di sana,” ungkapnya.

Modus Pencucian Nilai

Sebanyak 51 siswa SMPN 19 Depok gagal masuk SMA negeri lantaran kedapatan memanipulasi nilai rapor dengan mendongkrak nilai hingga 20 persen di atas nilai awal.

"Jadi Kemdikbud membuka (data), kalau tidak salah itu rata-rata dinaikkan 20 persen lah nilainya, dinaikkan sekitar 20 persen dari e-rapor," kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Ade sangat menyayangkan terjadinya hal ini. Padahal, nilai sesungguhnya para siswa tersebut masih terbilang bagus dan dikategorikan lulus penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA negeri.

"Padahal tidak harus 'cuci rapor' (manipulasi nilai) ya, artinya riil saja. Itu pasti peluang yang diterima (ke sekolah negeri) ada, gitu," ujar Ade.

"Tapi kalau kelihatannya mungkin gitu ya, namanya di-up (dinaikkan nilainya) itu kan ingin lebih pasti gitu (biar bisa diterima)," tambahnya.

Berdasarkan keterangan Ade, kecurangan ini diketahui pihaknya saat menjalani rapat bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud Ristek pada Jumat (12/7/2024) lalu.

Hal itulah yang kemudian membuat Disdik Jabar harus menahan 51 siswa ikut kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

"Sebetulnya, hari Sabtu dan Minggu juga sudah di-pending ya, (para siswa) tidak diundang ke pra-MPLS," tutur Ade.

Setelah pending, sambungnya, Disdik Jabar bersama pihak SMA negeri terkait memutuskan melayangkan surat anulir kepada masing-masing siswa di hari pertama sekolah, Senin (15/7/2024).

"Nah bagi kami, kalau sudah tidak jelas, tidak jujur ya, ya tidak mungkin kami lanjutkan (buat anaknya sekolah)," jelas Ade.

Selain mengidentifikasi persentase nilai yang ditingkatkan, Itjen Kemdikbud Ristek juga menemukan data bahwa 51 siswa yang bersalah berasal dari satu sekolah, yaitu SMPN 19 Depok.

"SMP itu meluluskan 300 siswa, nah yang akhirnya diketahui 'cuci rapor' (manipulasi nilai) tu ada 51 siswa. Itu data yang diberikan dari Itjen Kemdikbud Ristek ya," lanjut Ade.

Disdik Jabar sudah melaporkan persoalan ini ke Pj Gubernur Jabar dan menyerahkannya ke pihak Pemerintah Kota Depok.***