TELUKKUANTAN – Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menjadi satu-satunya daerah di Riau yang belum menyampaikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024 ke Gubernur Riau.

Penyebabnya adalah belum ada kesepakatan bersama antara DPRD Kuansing dan Bupati Kuansing terhadap APBD 2024.

DPRD Kuansing memang telah ketok palu tanpa bupati. Ternyata, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Riau menilai hal itu tidak sesuai aturan. Sehingga, Gubernur Riau meminta agar DPRD dan Pemkab Kuansing kembali membahas Ranperda APBD 2024 secara bersama-sama.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda pembahasan ulang Ranperda APBD 2024. Bahkan, DPRD Kuansing dalam rapat Banmus tidak memasukkan pembahasan APBD ke dalam agenda bulan ini.

Lantas, bagaimana nasib APBD Kuansing? Menjawab hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Samsir Alam menyatakan Kuansing masih punya waktu untuk membahas APBD.

"Waktunya masih ada, sesuai dengan pasal 107 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," ujar Samsir kepada GoRiau.com, Jumat (5/1/2024) di Telukkuantan.

Berkaitan dengan pengesahan APBD ini diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019. Pada pasal 106 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui APBD sebulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru.

Pada pasal 106 ayat 2 dinyatakan berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah menyiapkan Perkada tentang penjabaran APBD. Dalam ayat 3 dinyatakan sanksi bagi DPRD dan kepala daerah jika tidak menjalankan ayat 1.

Kendati tidak sah satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, DPRD dan kepala daerah masih bisa melakukan pembahasan dan melakukan persetujuan bersama.

Hal itu tertuang dalam pasal 107, dimana kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam 60 hari sejak disampaikannya Ranperda APBD, maka kepala daerah menyusun rancangan Perkada APBD paling tinggi sebesar angka APBD sebelumnya.

"Sesuai surat Guberur Riau selaku wakil pemerintah pusat, disampaikan untuk melakukan pembahasan dan proses persetujuan bersama dalam kurun waktu yang diatur pasl 107 PP 12 tahun 2019," ujar Samsir. Waktu tersebut yakni 60 hari kerja dan jika dihitung maka batas akhirnya adalah 26 Januari 2024.

Senada dengan itu, Bupati Kuansing Suhardiman beberapa waktu lalu, saat sosialisasi Perbup tentang kerja sama media massa, juga menyatakan hal demikian.

"Kita saat ini masih menunggu DPRD. Namun, jika batas waktu sudah habis dan tak kunjung ada pembahasan, ya kita luncurkan Perkada. Perkada resmi meluncur," ujar Suhardiman di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing.***