PEKANBARU – Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, meluapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa jumlah tunda bayar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai lebih dari Rp915 miliar. Yang membuatnya lebih kecewa, informasi ini bukan berasal dari Pemprov Riau sendiri, melainkan dari pihak luar.

Kekecewaan tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dengan tiga OPD, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas PUPR PKPP, yang digelar pada Jumat (14/2/2025) di ruang rapat Medium Gedung DPRD Riau.

"Sedikit saya tidak bisa menerima ini. Jumlah tunda bayar mencapai Rp915 miliar, dan kalau hari ini bapak-bapak tidak kami undang, angka ini tidak akan muncul. Saya malah mendengar informasi ini dari orang lain. Saya kesal, Pak," ujar Kaderismanto.

Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya selalu terbuka dalam komunikasi dengan pihak eksekutif. "Saya kaget juga. Kalaupun tidak bersurat resmi, mungkin kita bisa duduk sambil ngopi dan membahasnya," tambah politisi PDIP itu.

Menurutnya, keterlambatan informasi ini berpotensi menimbulkan asumsi negatif di masyarakat. "Bahkan ada yang mengatakan anggota DPR itu perampok semuanya. Saya sedih mendengar itu, Pak," ucapnya dengan nada kecewa.

Sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto mengaku paham mekanisme dan dinamika dalam pembahasan RAPBD. "Kita bukan orang baru dalam pembahasan anggaran. Soal tambah kurang, soal payung hukum, semua ada aturannya. Ada yang mengatakan banyak 'penumpang gelap' dalam anggaran ini. Penumpang gelap apa kira-kira? Ini yang kami sesalkan," ujarnya. ***