BAGANSIAPIAPI - Sebuah surat yang datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikabarkan sempat membuat ‘geger’ pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (9/10/2024).

Surat itu datang Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kemendagri yang ditujukan kepada Penjabat Gubri.

Namun isi yang tercantum dalam surat bernomor 100.3.3./5036/BPD itulah yang disorot, karena berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Rohil.

Surat yang diteken Dirjen BPD Kemendagri Dr Drs La Ode Ahmad P Bolambodo, SP, MSi tertanggal 4 Oktober 2024 tersebut menjelaskan, bahwa surat tersebut menanggapi surat Plt Bupati Rohil Nomor : 410/PMDK/2024/304,Tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan PJ (Penjabat) Penghulu (Kepala Desa) dari pegawai PPPK. Di mana hal itu terjadi saat pemerintahan Bupati Rohil nonaktif, Afrizal Sintong, yang kini tengah cuti di kuat tanggungan negara, karena sedang maju di ajang Pilkada Rohil.

Begitu pula. surat Plt Bupati Rohil Nomor : 410/DPMK/2024/309 tentang netralitas ASN dalam Pilkada Rohil. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ASN yang masuk dalam aparatur pemerintahan desa.

Sebagai jawaban, Dirjen BPD Kemendagri menegaskan, bahwa Penjabat Penghulu atau Kepala Desa, haruslah berasal dari kalangan ASN.

Begitu pula dengan netralitas ASN di Pilkada Rohil adalah hal yang mutlak. Sesuai aturan yang berlaku, bagi ASN yang terbukti melanggar aturan ini, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan hingga pemecatan. Tak hanya itu, ASN dari aparatur desa yang melanggar aturan ini juga bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan dan denda.

Dalam hal ini, Dirjen BPD Kemendagri menugaskan Plt Bupati Rohil melaksanakan aturan terkait pengangkatan Pj Penghulu, sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Plt Bupati Rohil juga diminta melakukan sosialisasi terkait aturan ini supaya roda pemerintahan di Pemkab Rohil berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk pengangkatan Pj Penghulu, dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi di mana ASN tersebut diangkat sebagai Pj Penghulu.

Sedangkan Pj Gubernur selalu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, diminta mengawasi Pemkab Rohil dalam menjalankan aturan.

Surat yang bersifat segera itu, juga ditembuskan ke beberapa pihak yaitu Menkopolkam, Menko PMDK, Sekretaris Negara, Mendagri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staff Kepresidenan, Ketua KPU RI, Bawaslu RI dan Plt Bupati Rohil sendiri.

Terpisah, Plt Bupati Rohil, H Sulaiman SS, MH, yang dikonfirmasi di sela-sela peninjauan banjir di Bagansiapiapi, mengatakan dirinya fokus bekerja dan menjalankan tugas yang diembankan negara kepadanya.

"Saya akan bekerja dengan baik, aturan dan ketentuannya jelas. Sebagai Plt Bupati menyikapi surat Dirjen BPD Kemendagri yang menugaskan saya untuk pengawasan, pembinaan terhadap PNS (ASN) di lingkungan Pemkab Rohil, saya siap untuk menjalankanya,” tegas Sulaiman. ***