PEKANBARU – Statemen Bupati Kepulauan Meranti M Adil jika didengar memang sangatlah keras apalagi didalam forum rapat resmi. Terlepas statement itu menjadi kontroversial, apa yang disampaikan M Adil jangan dianggap enteng.

Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Kelmi Amri kepada GoRiau.com, Senin (12/12/2022).

Kelmi mengatakan, apa yang disampaikan M Adil sebenarnya representasi seluruh rakyat Riau, akan tetapi tidak ada yang berani sevulgar itu menyampaikannya, terlebih para kepala daerah.

''Jadi nasib yang dirasakan 12 kabupaten kota itu sama,'' tambahnya.

Kelmi mengatakan, hal yang wajar, jika hari ini kepala daerah se-Riau menjerit karena dana bagi hasil (DBH) Migas ini di Pekanbaru, Kuansing, Meranti, Rokan Hulu sangat menderita secara keuangan, kepala daerah tak mampu wujudkan visi dan misinya karena keterbatasan secara keuangan (antara belanja wajib dan modal yang tak seimbang).

Pemerintah pusat, tambahnya, juga harus introspeksi diri, harus dibuka secara terang. ''Sudah saatnya Riau ini mendapatkan perhatian lebih dari pusat. Ukur saja sesuai nurani, soal pembagian DBH ini, kalau perlu revisi UU-nya atau jadikan Riau Otsus seperti Papua dan Aceh,'' tegasnya.

Dikatakannya, jangan dikira kepala daerah lain di Riau tak memberontak dalam batinnya, sementara M Adil berani lantang meski kurang pas untuk didengar. Ungkapan itu adalah kekecewaan daerah otonom yang terwakili oleh M Adil.

''Pemeritah pusat seharusnya segera merespon dengan serius, supaya tidak direspon rakyat Riau dengan cara yang berbeda - beda,'' tutupnya. (kl5)