PEKANBARU – Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau, Ade Agus, angkat bicara terkait masalah rapat dengar pendapat (RDP) terbuka dan tertutup yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum menerima pengaduan terkait pelanggaran dalam pelaksanaan RDP oleh setiap komisi di DPRD Provinsi Riau.

"Sampai saat ini kami belum ada pengaduan atas pelanggaran dalam dilakukannya RDP baik terbuka maupun tertutup oleh setiap komisi di DPRD provinsi Riau," ujar Ade Agus kepada GoRiau.com, Selasa (2/5/2023).

Ade Agus menjelaskan bahwa jika komisi melakukan RDP tertutup, mereka harus mengacu pada tata tertib yang ada dan tidak bisa seenaknya. "Karena masyarakat juga punya hak untuk mengetahui informasi setiap kinerja wakil mereka di gedung DPRD provinsi Riau ini," tegasnya.

Ia menambahkan, meski komisi melakukan RDP tertutup, selesai rapat, mereka tetap harus memberikan informasi hasil rapat tersebut kepada masyarakat. "Hakikatnya informasi yang didapat para anggota DPRD provinsi Riau ini juga merupakan hak masyarakat Riau, jadi tidak boleh ditutup-tutupi," ucap Ade Agus.

Mengenai RDP yang melibatkan BUMD, Ade Agus mengatakan bahwa ini merupakan ranah komisi 3. "Jadi kami akan coba telusuri apabila ada pelanggaran tatip RDP tertutup yang dilakukan komisi terkait, kita akan tindak," ujarnya.

Ade Agus juga menanggapi cuitan Instiwati Ayus di GoRiau.com yang mengenai rapat anggaran yang biasanya dilaksanakan tertutup.

Ia mengklarifikasi bahwa tidak selalu terkait anggaran, melainkan ada beberapa hal yang diatur dalam tata tertib RDP tersebut. "Ini saya koreksi bukan membela kawan-kawan di DPRD provinsi Riau, tapi agar masyarakat paham dan tidak salah tafsir," tegasnya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau ini menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki jika terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD Provinsi Riau. "Pasti akan kita ingatkan dan tindak sesuai aturan yang ada," pungkas Ade Agus. ***