MEDAN – Industri hulu minyak dan gas (migas) tak sekadar berfokus pada produksi energi, tetapi juga berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Untuk memperkuat peran strategis ini, SKK Migas Wilayah Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan, dan Tanggung Jawab Sosial 2024 di Medan.

Rapat kerja ini mengusung tema “Multiplier Effect Industri Hulu Migas Sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial Bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)”. Tema ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan harmonis antara industri hulu migas dan masyarakat guna memastikan kelancaran operasional.

Efek Berganda dan Kontribusi Hulu Migas Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, menyampaikan bahwa industri hulu migas memberikan dampak luas terhadap ekonomi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah. Namun, keberlanjutan ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat sekitar.

"Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun social license to operate. Tanpa dukungan masyarakat, aktivitas industri tidak akan berjalan lancar," ujar Rikky.

Ia juga menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak, dengan kontribusi Rp 5.045 triliun. Tahun ini, Wilayah Sumbagut telah melaksanakan 636 pengeboran sumur, atau 61% dari target nasional, yang mendukung program pemerintah mencapai produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas.

"Setiap 1 dolar investasi di sektor hulu migas memberikan dampak berlipat ganda pada perekonomian daerah. Hal ini membuktikan pentingnya industri hulu migas dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan," tambahnya.

Pembahasan Strategis dalam Raker

Dalam rapat kerja ini, berbagai materi strategis dipaparkan, seperti Production Sharing Contract (PSC), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta Participating Interest (PI) 10%. Pembahasan ini diperkaya dengan narasumber seperti A. Rinto Pudyantoro dari Universitas Pertamina, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BUMD PT Riau Petroleum, dan divisi teknis SKK Migas Pusat.

Rikky menekankan bahwa kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam membangun industri yang berkelanjutan. “Kami mengapresiasi keikutsertaan 18 KKKS di Wilayah Sumbagut dalam rapat ini. Kerja sama seperti inilah yang memperkuat komitmen kita untuk mengembangkan industri hulu migas yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Dalam agenda tersebut, seluruh KKKS di wilayah Sumbagut ikut berpartisipasi, mulai dari PT PHR WK Rokan, Harbour Energy (Premier Oil Natuna Sea B.V), EMP Energi Gandewa, Medco E&P Natuna Ltd, PT. Pertamina Hulu Energi – NSO, EMP Energi Riau, Harbour Energy (Premier Oil Andaman Ltd), PT. Imbang Tata Alam, PT. Bumi Siak Pusako, Texcal Energy Mahato Inc, PT. SPR Langgak, Star Energy (Kakap) Ltd, PT Pertamina EP - Rantau Field, PT Pertamina EP - Pangkalan Susu Field, PT Pertamina EP - Lirik Field, Mubadala Energy (South Andaman) Rsc. Ltd, PT. APG Westkampar Indonesia, KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V., dan West Natuna Exploration Ltd. ***