PEKANBARU - Ir. H. Sahidin, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, mengapresiasi kejujuran Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, terkait proyek Payung Elektrik Masjid Raya An-Nur yang belum selesai. Sahidin menyatakan dukungan penuh untuk mengusut tuntas proyek tersebut hingga tuntas dan menegaskan peran DPRD sebagai pilar pengawasan.

Dalam wawancaranya dengan GoRiau.com, Selasa (2/5/2023), Sahidin menyampaikan, "Kita di Komisi IV juga sedang mendiskusikan terkait waktu untuk memanggil Kadis PUPR secepatnya karena kita juga ingin tahu apa yang terjadi hingga membuat proyek payung listrik ini kok makin tidak ada kejelasan kapan rampungnya."

Sahidin juga berharap Sekda Riau bersedia membagikan data terkait proyek kepada DPRD. "Kita juga berharap Sekda juga mau memberikan datanya kepada kami agar kami juga tahu harus bertindak bagaimana sebagai pilar pengawasan," tutur Ir. H. Sahidin.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Riau ini, pemanggilan Kadis PUPR menjadi langkah penting agar mereka memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pembentukan pansus terkait proyek Payung Elektrik Masjid Raya An-Nur.

"Saya juga sudah suarakan di Komisi IV agar secepatnya Kadis PUPR dipanggul karena apabila diulur terlalu lama kita takutnya masyarakat berasumsi sendiri dan nggak bagus," ungkap Sahidin.

Sebelumnya diberitakan, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan kekesalannya terhadap proyek Payung Elektrik Masjid Agung Annur Riau senilai Rp42 miliar yang belum selesai.

Dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau pada Selasa (2/5/2023), SF Hariyanto mengakui adanya dugaan masalah dalam proses lelang yang menyebabkan proyek ini berlarut-larut.

SF Hariyanto menegaskan, "Karena apa? Proses lelangnya tak benar. Terbukti kan sampai sekarang proyek itu belum selesai."

Ia menyebut pentingnya mengevaluasi proyek ini mengingat pertanyaan publik terhadap kredibilitas Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi sorotan akibat tak kunjung tuntasnya pekerjaan.

Menurut SF Hariyanto, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan dan jika ada penyimpangan akan ada konsekuensi hukum.

"Saya cuma mengingatkan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kita semua dipantau, gerakan kita semua dipantau," tegasnya.

Selain masalah proses lelang, Sekda Riau juga menyoroti penunjukan tenaga ahli yang diduga abal-abal. Ia menyebut bahwa tenaga ahli yang ditunjuk tidak berkompeten di bidangnya, sehingga penunjukan pemenang tender yang dimenangkan PT Bersinar Jesstive Mandiri menjadi pertanyaan besar.

"Saya punya bukti, punya data, punya saksi, lengkap semuanya. Karena proses lelangnya tak benar. Tenaga ahlinya diduga palsu semua," pungkas SF Hariyanto. ***