GAZA CITY - Ketegangan kembali terjadi di Jalur Gaza pasca operasi militer terbaru yang dilancarkan oleh Israel di wilayah Gaza City. Serangan udara yang dilakukan pada Selasa (1/9/2026) ini mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak warga sipil dan mengancam kesepakatan perdamaian yang sedang berjalan.

Merespons hal tersebut, kelompok pejuang Palestina, Hamas, segera melakukan konsultasi dengan sejumlah mediator internasional. Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, turut dilibatkan dalam komunikasi tersebut guna membahas tindakan sepihak militer Israel.

Desak Tindakan Mediator

Melalui keterangan resminya, Hamas mengkritik operasi tersebut karena merusak proses perdamaian. Mereka juga meminta negara-negara penjamin memberikan tekanan kepada pemerintah Israel agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

"Gerakan Hamas mengecam keras operasi militer Zionis di Kota Gaza hari ini yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan warga sipil Palestina," tegas perwakilan Hamas dalam pernyataan tertulisnya yang dirilis pada Rabu (2/9/2026).

Dalih Ancaman Pasukan

Terkait insiden ini, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) menyatakan bahwa gempuran udara tersebut ditujukan ke sejumlah titik di Gaza. Pihak IDF beralasan langkah itu diambil untuk melumpuhkan potensi ancaman terhadap pasukan mereka di lapangan.

Namun, dampak serangan ternyata meleset dari target militer. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, mengonfirmasi peningkatan jumlah korban.

"Tiga orang warga sipil dinyatakan gugur dan delapan lainnya mengalami luka-luka," urainya memperbarui laporan awal otoritas Gaza yang sebelumnya hanya mencatat satu korban tewas.

Kebuntuan Eksekusi Gencatan Senjata

Operasi militer ini mengganggu kesepakatan penghentian konflik yang disepakati pada 9 Oktober 2025 atas mediasi Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turki. Kesepakatan tersebut telah difinalisasi dalam KTT Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025, yang memuat poin penghentian tembakan, pertukaran tahanan, pembukaan alur bantuan kemanusiaan, dan penarikan pasukan Israel.

Saat ini, pelaksanaan kesepakatan masih buntu akibat perbedaan syarat eksekusi. Pemerintah Israel meminta Hamas dilucuti sebelum mereka menarik pasukan lebih jauh. Sebaliknya, Hamas menolak syarat itu dan meminta Israel menghentikan seluruh operasi udara maupun darat serta menjamin aliran bantuan kemanusiaan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. ***