JAKARTA - Pemerintah menyoroti anomali pemeringkatan kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera merapikan data tersebut agar hak masyarakat untuk mengakses bantuan tidak terganggu.

Permintaan ini muncul setelah maraknya laporan masyarakat berpenghasilan rendah yang justru masuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10, atau kategori penduduk dengan kesejahteraan lebih tinggi.

Evaluasi Menyeluruh

Pemerintah saat ini tengah meninjau ulang proses penetapan desil agar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal ini mengingat data tersebut menjadi acuan utama pembagian bantuan sosial (bansos) dan BBM bersubsidi.

"Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya," tutur Purbaya usai kegiatan sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya mengungkapkan, Kementerian Keuangan menaruh ekspektasi tinggi terhadap kinerja BPS. Terlebih, alokasi anggaran yang diberikan untuk sensus dan perbaikan data ini terbilang fantastis.

"Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit," bebernya.

Target Perbaikan Tahun Depan

Penambahan anggaran tersebut sudah dipenuhi sejak awal tahun. Oleh karena itu, Purbaya berharap tidak ada lagi kendala teknis terkait pendataan warga.

"Kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik," tambahnya.

Indikator Berlapis

Merespons keluhan publik, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa metode penentuan desil tidak berdiri sendiri. Besaran gaji bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan posisi sebuah keluarga dalam DTSEN.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," papar Amalia melalui pernyataan resmi, Jumat (21/8/2026).

Amalia menekankan bahwa masyarakat perlu melihat desil sebagai alat ukur proporsional, bukan vonis mutlak atas kemampuan ekonomi seseorang.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," rincinya.***