
SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau akan menyelamatkan ratusan nasib tenaga honorer atau non-ASN yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan skema outsourcing.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharudin menyebutkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk dapat mengambil kebijakan lain, agar ratusan tenaga honorer yang terancam Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tetap bertahan.
"Kita ingin memastikan regulasi ini bisa berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan yang ada," ujar Bakharudin saat berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Kamis (13/2/2025).
Dijelaskannya, untuk menyelamatkan nasib 243 tenaga honorer terkait, mereka berencana menggunakan skema tenaga dikdaya. Rugulasi yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Tenaga Kerja. Namun mereka masih mengkaji pola tersebut agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
"Untuk saat ini kami sedang mempelajari regulasi yang ada agar mereka bisa tetap bertahan melalui Undang-undang Ketenagakerjaan menggunakan pola outsourcing. Namun, regulasinya masih disusun agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," jelasnya.
Sehingga, lanjut Bakharudin, sampai saat ini pihaknya akan terus memperjuangkan nasib para honorer ini agar bisa terakomodir dengan skema yang akan diterapkan tersebut.
"Mudah-mudahan bisa terakomodir dengan skema outsourcing ini nantinya sehingga para honorer masih bisa bekerja dan tidak sampai diberhentikan," harapnya. ***