SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Kendati sudah 10 tahun Pemkab Siak berupaya menjadikan pelabuhan Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit sebagai Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Selain belum seriusnya dukungan dari Pemerintah Pusat, masalah perencanaan (master plan, red) dan ketersediaan tenaga listrik juga menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan.

Ketua Tim Business Plan Pembangunan KITB, DR Azharuddin M Amin, usai menggelar ekspos dihadapan Wakil Bupati Siak baru-baru ini mengatakan, selain berbagai persoalan yang dihadapi, pihak pengelola KITB juga dinilai kurang serius untuk mewujudkan KITB tersebut.

"Saya sudah berkali-kali datang ke kantor, tapi yang menerima hanya staf, Direktur KITB sendiri jarang ditempat. Bagaimana saya bisa berkoordinasi untuk mengetahui persoalan yang sedang dihadapi. Seharusnya, pihak KITB juga proaktif mencari investor sembari persoalan lain terus diselesaikan. Jika ini sejalan, tak ada alasan lagi bagi Kementerian Perindustrian menolak rencana kita untuk mewujudkan KITB ini," kata Azharuddin.

Diakui Guru Besar Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru ini, tidak mudah untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar rencana pengoperasian KITB segera terwujud. Namun, hal itu bukanlah harga mati, sebab dengan keseriusan dan kegigihan, Azharuddin yakin Pemerintah Pusat akan mendukung terwujudnya KITB ini.

Persoalan ketersediaan tenaga listrik, lanjut Azharuddin, dapat diatasi dengan melakukan kerjasama pihak PLN. "Kalau diperkirakan, butuh 80 Mega Watt daya listrik setahun untuk mendukung pengoperasian KITB. Ada sekitar Rp1 triliun per tahun. Tapi ini bisa disikapi dengan membangun jaringan listrik dari gardu induk yang ada di Dumai," jelas Azharuddin.

Selain itu, Azharuddin menyarankan agar Pemkab Siak menyusun master plan yang terarah. Sebab, apa yang dilakukan oleh pihak pengelola saat ini masih banyak kelemahan.

"Seperti, study kelayakan ada, tapi DED nya tak ada. Seharusnya, study kelayakan, master plan, DED lalu bisnis plane. Makanya udah 10 tahun tak kunjung terwujud, sebab pengelolaan kurang serius," jelasnya.

Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi mengatakan, KITB direncanakan menjadi pelabuhan bertaraf Internasional sejak tahun 2004 lalu dan telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Dengan terwujudnya KITB ini, akan menimbulkan multi player efek terhadap perekonomian masyarakat, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saat ini Pemkab Siak sudah menyiapkan 600 hektare lahan untuk kawasan KITB. Nantinya, 300 hektare digunakan sebagai kawasan pelabuhan dan 300 hektare kawasan industri. Kita terus berupaya mewujudkan rencana ini, bahkan saat Presiden Jokowi datang ke Riau, Pak Bupati juga sudah mengekspos rencana pengoperasian KITB ini. Pak Presiden sangat mendukung rencana itu," jelas Alfedri.(nal)