MEDAN – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Mapolda Sumatera Utara (Sumut), Selasa (2/5/2023), memutuskan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan. Pada hari yang sama, AKBP Achiruddin Hasibuan juga ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut itu dijadikan tersangka karena diduga membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan (AH) melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

"Hari ini juga ditetapkan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan (AKBP Achiruddin Hasibuan)," ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa (2/5/2023) malam, seperti dikutip dari Republika.co.id.

Panca mengatakan, Achiruddin telah melakukan pembiaran terhadap anaknya tersangka AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian itu. Dalam kasus tersebut, kata Kapolda, AKBP Achiruddin Hasibuan dijerat Pasal 304, 55, atau 56 KUHPidana.

"Karena keberadaan (AKBP Achiruddin Hasibuan) pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu," tegas Kapolda.

Dipecat dari Polri

Sebelumnya diberitakan, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Mapolda Sumatera Utara (Sumut), Selasa (2/5/2023), memutuskan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri kepada AKBP Achiruddin Hasibuan.

Sidang KKEP yang berlangsung sejak Selasa pagi hingga malam hari itu menilai mantan Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara itu terbukti melanggar tiga etika sebagai anggota Polri, sehingga memenuhi syarat dipecat dari institusi Polri.

Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, Achiruddin Hasibuan melakukan tindakan yang tak pantas dilakukan seorang anggota Polri.

Seperti diketahui, Achiruddin membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral di rumah Achiruddin yang ada di Medan, beberapa waktu lalu.

"Bagaimana dia berperan, berperilaku, dan bertindak, dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat," kata Panca, saat konferensi pers usai sidang kode etik di Mapolda Sumut, Selasa malam.

Panca mengatakan, dari hasil sidang, Achiruddin dikenakan sanksi disiplin dan kode etik. Kode etik merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri yang tidak boleh dilakukan setiap anggota insan Polri dalam segala hal. Baik sebagai anggota Polri, pada saat bertugas, maupun pada saat di luar tugas.

Panca mengatakan, untuk kasus pembiaran penganiayaan sudah dilaksanakan sidang kode etik dan sidang disaksikan secara transparan oleh keluarga Ken Admiral, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual Ken Admiral yang sedang berada di luar negeri.

"Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang komisi kode etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara Achiruddin Hasibuan," katanya.

Panca menyebut, Achiruddin seharusnya bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Namun, hal itu tidak dilakukan. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan majelis sidang, diputuskan Achiruddin melanggar kode etik profesi Polri, dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan adalah Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dari Peraturan Nomor 7 Tahun 2022. Achiruddin dinilai melanggar etika kepribadian, kelembagaan, dan kemasyarakatan.

"Tiga etika itu dilanggar sehingga majelis komisi kode etik memutuskan pada Saudara Achiruddin untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," katanya.

"Pimpinan Polri, yakni Kapolri dan saya Kapolda, tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal  menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota," tegasnya.***