PEKANBARU – Kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, sejauh ini masih berlanjut proses hukumnya.

Kasus ini menjadi sorotan setelah menyeret pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Diantaranya adalah mantan Kadisdik Riau T Fauzan yang juga pernah menjabat sebagai Plt Sekwan DPRD Riau. Saat ini Fauzan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, dalam dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2023.

Pejabat lain yang ikut terimbas kasus ini adalah Sekretaris DPRD Riau, Muflihun. Berbeda perlakuan dengan yang dialami Fauzan, sejauh ini Muflihun berstatus sebagai saksi, dalam kasus dugaan SPPD fiktif di instansi yang sama selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2021.

Meskipun status penanganannya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, namun penyidik Ditreskrimsus Polda Riau yang menangani kasus ini, belum menetapkan tersangka

Menyikapi kondisi itu, Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Riau (UIR), Dr M Musa, SH, MH menilai, sikap penyidik Polda Riau tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menentukan tersangka.

"Bisa jadi, ini hanya masalah waktu," ujarny kepada GoRiau.com, Jumat (16/8/2024).

Hal itu menilik pernyataan pihak penyidik yang sudah mengantongi alat bukti dari surat-menyurat dan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti.

Sehingga bisa saja penyidik masih berkonsentrasi untuk kelengkapan alat bukti dari fakta yuridis, yang dapat mengarah kepada beberapa calon tersangka.

Sikap berhati-hati ini, memang perlu. "Sekali seseorang ditetapkan statusnya menjadi tersangka, konsekuensi yuridisnya harus dapat dipertanggungjawabkan hingga sampai P 21, karena terkait dengan martabat seseorang dalam tahap tindakan pro justitia berikutnya. Ini juga patut diapresiasi," tambahnya.

Bagi masyarakat, tidak perlu berasumsi liar dalam hal ini. Namun silakan saja untuk mengawal proses penyidikan yg sedang berlangsung.

Saat ditanya terkait perlakuan berbeda yang dialami T Fauzan, yang kini sudah menjalani masa penahanan di Kejati Riau, Musa memiliki penilaian tersendiri.

"Walau kasus yang menimpa Muflihun dan T Fauzan ini sama (mereka sama-sama menjabat posisi yang sama dan kasus yang sama, red) namun penetapan statusnya belum sama saat ini. Itu karena yang memeriksa berbeda lembaga penyidiknya. Satu dari kejaksaan dan yang satu lagi kepolisian," ujarnya.

Sehingga pihaknya menilai, tidak ada yang salah terkait langkah yang dilakukan dua institusi hukum itu, meski berbeda. Karena pihaknya menilai, kedua instansi itu diyakini tetap berhati-hati mulai dalam mengumpulkan barang bukti dan kesaksian, hingga saat menetapkan tersangka

Sekarang masyarakat bersabar saja menunggu dan tetap kawal kasus ini karena tindak pidananya ada dan pasti ada tersangkanya.

"Menurut hemat saya ini melibatkan banyak pihak baik itu dari pihak PNS (struktural Sekwan), anggota dewan dan lainnya," pungkas Musa. ***